Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Mira mengatakan jumlah pekerja alih daya yang terdata dalam Forum Komunikasi Asosiasi Bisnis
Alih Daya Indonesia (Fadi) saat ini mencapai 3 juta orang yang berada di bawah naungan 3.000
perusahaan outsourcing. Namun, jumlah riil pekerja alih daya berpotensi lebih tinggi karena
banyak yang tak terdata.

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam berpendapat dilonggarkannya
aturan penggunaan tenaga kerja dalam UU Ciptaker membuka peluang terdistribusinya lapangan
kerja.

Dengan demikian, aktivitas produksi tidak akan dimonopoli segelintir perusahaan besar yang
melakukan rekrutmen mandiri.

Bob menambahkan kehadiran UU Ciptaker bisa membongkar stigma yang kerap melekat pada
perusahaan outsourcing, seperti upah rendah dan tak terjaminnya perlindungan pekerja. Jenis
pekerjaan yang kini lebih bervariasi disebutnya juga bisa menambah daya tawar pekerja alih
daya.
“Kalau soal kepastian karier, bahkan di perusahaan besar pun tidak ada jaminan perlindungan.
Justru di UU Cipta Kerja diatur skema perlindungan semisal kontrak habis. Begitu pun dengan
pekerja dengan PKWT,” kata Bob.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menilai apabila
pemerintah bertujuan membuat aturan penggunaan tenaga kerja yang fleksibel, maka perlu
dipastikan juga jaminan kerja serta upah minimum bagi para pekerja PKWT dan alih daya.

Untuk itu, dia menyarankan agar skema PKWT dan mancadaya harus disokong dengan
aturanaturan teknis yang memuat khusus tentang pengawasan.

Tanpa pengawasan, menurutnya, tidak akan ada garansi pekerja PKWT dan tenaga mancadaya
bisa mendapatkan upah minimum dan jaminan sosial.

“Persoalannya sederhana, mau tidak pemerintah mengubah wajah hubungan industrial di
Indonesia menjadi lebih baik? Kalau hubungan industrial diposisikan dalam skema konflik, maka
masalahnya tidak akan selesai. Tentu itu sangat berpengaruh terhadap minat investasi,” ujar
Timboel.

RAMPUNG OKTOBER

Di tempat terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan 3—5 aturan turunan
UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) bakal diselesaikan
akhir Oktober.

Khusus aturan teknis soal penggunaan tenaga kerja, Ida menegaskan ke depannya perusahaan
mancadaya wajib berbadan hukum dan memenuhi syarat perizinan berusaha yang diterbitkan
pemerintah pusat. Dengan demikian, perlindungan pekerja diharapkan menjadi lebih terjamin.

“Jadi nantinya perusahaan alih daya tidak dengan gampang melakukan rekrutmen, baik
bentuknya PKWT maupun PKWTT [Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu]. Ini hal baru yang
saya kira memberi kepastian perlindungan.”

Selanjutnya, diatur pula jaminan hak-hak pekerja jika terjadi pengalihan pekerjaan dari
perusahaan alih daya. Ida mengatakan pengalihan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam
perjanjian kerja dan masa kerja pekerja tetap dihitung.

Ida pun kembali menekankan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan sebagai respons menghadapi
dinamika global yang kian dinamis. “[Tujuan] yang kita inginkan adalah perubahan struktur

62