Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 59
Pada ayat (4) dinyatakan, "Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat"
Pada ayat (3) mengatur mengenai frasa masyarakat, dalam hal ini adalah orang perseorangan
atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan
perundang-undangan.
Alangkah disayangkan, sampai kini atau pun sebelum disahkan, publik memperoleh informasi
tak menyeluruh soal klaster ketenagakerjaan karena hanya menonton dan membaca melalui
media cetak atau elektronik sebatas pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR.
Sementara itu, isi pasal per pasal dari draf paling akhir RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan,
sampai hari ini dapat dipastikan publik tidak dapat menjangkau aksesnya.
Menurut Joko Riskiyono (2015:173), penting untuk memastikan partisipasi masyarakat
terakomodasi dalam materi UU sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Karena
itu, akses publik diperlukan sehingga partisipasi masyarakat terlaksana secara aktif.
Potensi diuji materi
Menurut Mifthakul Huda (2019), sejarah uji materi pertama kali timbul dalam praktik hukum di
AS melalui putusan Mahkamah Agung dalam perkara "MarburyVs Madison" pada 1803.
Meskipun ketentuan uji materi tak tercantum dalam UUD AS, MA membuat sebuah putusan yang
ditulis John Marshafl dan didukung empat hakim agung lainnya yang menyatakan, pengadilan
berwenang membatalkan UUyang bertentangan dengan konstitusi.
Di Indonesia, keberadaan MKdisahkan setelah perubahan ketiga UUD 1945 yang merumuskan
ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama M K dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD
1945.
Terkait uji materi terhadap UU yang baru disahkan, terjadi berkali-kali. Terakhir yang menarik
perhatian publik adalah UU KPK, UU MK. Sejumlah kalangan yang tak terima, langsung
mengajukan permohonan uji materi ke M K beberapa hari kemudian.
Ini berpotensi pula pada UU Cipta Kerja
klaster ketenagakerjaan. Tak dimungkiri, UU tersebut sampai saat ini masih belum dapat diterima
semua kalangan, salah satunya serikat pekerja.
Bagaimanapun, bila nanti serikat pekerja mengajukan permohonan uji materi terhadap UU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan, M K tetap wajib menerima, memeriksa, dan mengpdili
permohonanku.
Dengan demikian, uji materi merupakan salah satu jalan keluar efektif untuk meluruskan
substansi yang dinilai memberatkan dan bertentangan dengan batang tubuh dari UUD
1945Substansi yang diperdebatkan.
Tercatat, yang beredar di media, ada 10 substansi diperdebatkan saat pembahasan RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan. Di antaranya, materi bagian umum, TKA, PK-WT, alih daya, waktu
kerja dan istirahat, pengupahan, pesangon dan PHK, sanksi, jaminan kehilangan pekerjaan, dan
penghargaan lainnya.
Menurut penulis, hampir semua itu telah diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hal yang belum diatur, soal jaminan kehilangan pekerjaan dan penghargaan
lainnya. Ini sebenarnya materi baru dibandingkan materi lainnya yang diatur dalam UU Cipta
58
