Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 58
Judul Uji Materi UU Cipta Kerja
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-09 05:20:00
Ukuran 216x226mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 151.200.000
News Value Rp 453.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada 5 Oktober 2020. Ini di luar
perkiraan yang sebelumnya direncanakan, yakni 8 Oktober 2020. Kemudian, ini menegaskan,
klaster ketenagakerjaan sudah tercantum dalam Bab IV UU Cipta Kerja.
Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, Indonesia memiliki regulasi ketenagakerjaan baru. Namun,
apakah regulasi ini dapat diterima oleh semua kalangan atau berpotensi diuji materi (judicial
review)? Hal ini masih belum dapat dipastikan.
UJI MATERI UU CIPTA KERJA
DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada 5 Oktober 2020. Ini di luar
perkiraan yang sebelumnya direncanakan, yakni 8 Oktober 2020. Kemudian, ini menegaskan,
klaster ketenagakerjaan sudah tercantum dalam Bab IV UU Cipta Kerja.
Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, Indonesia memiliki regulasi ketenagakerjaan baru. Namun,
apakah regulasi ini dapat diterima oleh semua kalangan atau berpotensi diuji materi (judicial
review)? Hal ini masih belum dapat dipastikan.
Kurang keterbukaan
Fenomena uji materi terhadap UU yang baru disahkan, lazim di Indonesia. Menurut penulis,
kurangnya keterbukaan dalam pembahasan draf RUU menjadi salah satu penyebabnya. Sampai
saat ini, publik tidak tahu draf terakhir dari klaster ketenagakerjaan.
Padahal, mengenai keterbukaan ini, cukup jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah
menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah
satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 huruf g).
Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud "asas keterbukaan", mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan
dan terbuka. Jadi, masyarakat berkesempatan hias memberikan masukan. Ini diatur pada Pasal
96 mengenai partisipasi masyarakat.
57
