Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 61
Judul ATURAN KONTRAK LUWES, HAMBATAN INVESTASI LUDES
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Iim F. Timorria
Tanggal 2020-10-09 05:17:00
Ukuran 393x289mmk
Warna Warna
AD Value Rp 302.610.000
News Value Rp 907.830.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Mira Sonia (Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia) Perusahaan tentu akan
lebih cepat eksekusinya dengan tenaga alih daya daripada rekrut sendiri
positive - Mira Sonia (Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia) Investor tentu akan
melihat kemudahan usaha di suatu tempat. Mereka akan menguji dalam bentuk proyek berdurasi
1 sampai 2 tahun. Membangun kompetensi pekerja ini kan tidak instan, tetapi kalau mau instan
bisa memanfaatkan pekerja di perusahaan outsourcing
negative - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kalau soal
kepastian karier, bahkan di perusahaan besar pun tidak ada jaminan perlindungan. Justru di UU
Cipta Kerja diatur skema perlindungan semisal kontrak habis. Begitu pun dengan pekerja dengan
PKWT
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Persoalannya
sederhana, mau tidak pemerintah mengubah wajah hubungan industrial di Indonesia menjadi
lebih baik? Kalau hubungan industrial diposisikan dalam skema konflik, maka masalahnya tidak
akan selesai. Tentu itu sangat berpengaruh terhadap minat investasi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi nantinya perusahaan alih daya tidak
dengan gampang melakukan rekrutmen, baik bentuknya PKWT maupun PKWTT [Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu]. Ini hal baru yang saya kira memberi kepastian perlindungan.
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) [Tujuan] yang kita inginkan adalah perubahan
struktur ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak stuck di 5% dan bisa 5,7%—
6%. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas
Ringkasan
Skema penggunaan tenaga kerja kontrak yang diatur lebih fleksibel dalam UU Cipta Kerja
digadang-gadang mampu mengurai hambatan investasi di Tanah Air. Dengan catatan, aturan
pelaksananya adil bagi pekerja maupun pengusaha.
60
