Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Untuk diketahui, skema penggunaan tenaga kerja baik dengan sistem perjanjian kerja waktu
tetap (PKWT) maupun mancadaya/alih daya/outsource mengalami perubahan dari UU No.
13/2003 ke dalam UU Cipta Kerja.

ATURAN KONTRAK LUWES, HAMBATAN INVESTASI LUDES

Skema penggunaan tenaga kerja kontrak yang diatur lebih fleksibel dalam UU Cipta Kerja
digadang-gadang mampu mengurai hambatan investasi di Tanah Air. Dengan catatan, aturan
pelaksananya adil bagi pekerja maupun pengusaha.

Untuk diketahui, skema penggunaan tenaga kerja—baik dengan sistem perjanjian kerja waktu
tetap (PKWT) maupun mancadaya/alih daya/outsource—mengalami perubahan dari UU No.
13/2003 ke dalam UU Cipta Kerja.
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan menyebut PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu paling lama
3 tahun. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun
dan hanya boleh diperpanjang 1 kali, paling lama 1 tahun.

Dalam UU Ciptaker, ketentuan PKWT tidak lagi secara gamblang menyebut jangka waktu
tersebut. Hal itu sempat menimbulkan tafsir perusahaan akan leluasa mengontrak pekerja tanpa
kepastian pengangkatan sebagai pekerja tetap.
Lebih lanjut, UU Ciptaker turut merevisi ketentuan penggunaan tenaga mancadaya. Berbeda
dengan aturan pendahulu yang secara terperinci menjelaskan jenis pekerjaan yang bisa
dialihdayakan, skema baru tak lagi membatasi lingkup kerja yang diperbolehkan untuk tenaga
outsource.
Terkait dengan perkembangan itu, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI)
Mira Sonia menjelaskan mulai banyak perusahaan di Tanah Air yang mengalihkan rekrutmen
mancadaya untuk posisi dengan keterampilan khusus seperti ahli teknologi informasi dan staf
akuntan.

Tak dibatasinya jenis pekerjaan yang bisa diserahkan ke perusahaan alih daya dinilai bisa
membawa keuntungan tersendiri bagi dunia usaha. Sebab, kata Mira, meski penggunaan tenaga
mancadaya cenderung lebih mahal, perusahaan tak perlu lagi dipusingkan dengan upaya
meningkatkan kompetensi karyawan yang bisa beragam jenisnya dalam satu perusahaan.

“Perusahaan tentu akan lebih cepat eksekusinya dengan tenaga alih daya daripada rekrut
sendiri,” ujar Mira, Kamis (8/10).

Mira menjelaskan sistem alih daya yang lebih kondusif bakal dipandang atraktif oleh investor.
Dalam perkembangannya, investor biasanya memperhatikan iklim outsource di suatu negara
dalam jangka waktu tertentu.

“Investor tentu akan melihat kemudahan usaha di suatu tempat. Mereka akan menguji dalam
bentuk proyek berdurasi 1 sampai 2 tahun. Membangun kompetensi pekerja ini kan tidak instan,
tetapi kalau mau instan bisa memanfaatkan pekerja di perusahaan outsourcing,” lanjutnya.

Dalam kaitan itu, Mira tak memungkiri UU Ciptaker memperjelas perlindungan pekerja terkait
hubungan kerjanya dengan perusahaan mancadaya. Namun, sebutnya, perlindungan ini perlu
diikuti dengan regulasi turunan yang menjamin perusahaan alih daya memenuhi standar
kompetensi usaha.

61