Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

BUKA DIALOG, HINDARI KEKERASAN

Di tengah sejumlah penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja, pemerintah diharapkan
terus membuka ruang dialog terkait peraturan itu. Di sisi lain, kekerasan mesti dihindari dalam
proses penyaluran aspirasi,

Ruang dialog terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR untuk
disahkan menjadi UU sangat dibutuhkan. Ini karena komunikasi di antara berbagai pihak terkait
peraturan itu mendesak dilakukan di tengah munculnya unjuk rasa memprotes RUU tersebut,
seperti terjadi Kamis (8/10/2020), di sejumlah daerah.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ayumardi Azra, di Jakarta, kemarin,
mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai inisiator UU Cipta Kerja perlu mengundang pihak-
pihak terkait untuk berdialog. Mereka meliputi pemimpin buruh, organisasi keislaman, dosen,
dan guru besar yang menolak pengesahan undang-undang. "Perlu ada dialog dengan mereka
karena di dalam masyarakat terdapat ketidakpercayaan," tutur Azyumardi.
Ia pun mengimbau tokoh dan pemimpin demonstran untuk mengendalikan massa agar tak
bertindak anarkistis. Tindakan anarkistis akan berujung pada perusakan fasilitas umum yang
merugikan publik. Di sisi lain, polisi jangan sampai bertindak berlebihan. Kepala Polri perlu
menginstruksikan jajarannya di lapangan supaya tetap melakukan pengamanan secara
terkontrol dan terukur.

Seruan membuka ruang dialog seluas-luasnya disampaikan pula oleh Sekretaris Umum Pimpinan
Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia menyatakan, pemerintah perlu memahami suasana
psikologis dan kekecewaan masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, UU Cipta
Kerja itu perlu dipandang dengan kritis, tetapi harus disampaikan secara elegan. "Mari kita cari
jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawassuth (moderat)," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan,
tidak ada pemerintah yang mau menyengsarakan rakyatnya. Dalam pernyataan yang
ditandatangani Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara,
Panglima TNI, dan Kepala Polri itu, pemerintah menyatakan menghormati kebebasan
berpendapat dan menyampaikan aspirasi sepanjang tak mengganggu ketertiban umum.

39 rancangan peraturan

Menyusul persetujuan DPR agar RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU, ada 39 rancangan
peraturan yang perlu dibuat. Untuk kluster ketenagakerjaan, ada 3-5 peraturan pemerintah yang
harus disiapkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, kementeriannya akan
membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) dalam forum tripartit nasional yang
melibatkan serikat pekerja, buruh, dan pengusaha.
Terkait lembaga investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyatakan, RUU Cipta Kerja menjadi payung hukum bagi pembentukan lembaga pengelola
keuangan (sovereign wealth fund) khusus investasi. Secara umum, skema dan pengorganisasian
Otoritas Investasi Indonesia mirip lembaga pengelola investasi Khazanah Nasional Berhad di
Malaysia serta Government Investment Corporation dan Temasek di Singapura.

Sementara dalam demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di Harmoni, Jakarta Pusat,
kemarin, bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi. Menurut mahasiswa pengunjuk
rasa, ada provokator pemicu rusuh.

70