Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 75

Judul               Turunkan UU Ciptaker Dikebut
                Nama Media          Republika
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            Adinda Pryanka
                Tanggal             2020-10-09 05:09:00
                Ukuran              340x250mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 238.000.000

                News Value          Rp 1.190.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Ada 35 PP (peraturan
              pemerintah) dan lima per pres (peraturan presiden),diharapkan dapat segera diselasaikan

              positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Presiden minta PP-nya selesai paling cepat. Jadi kita
              lakukan sesuai instruksi Bapak Presiden, satu pekan

              positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Sekitar Rp 225 triliun atau 15 billbn USD
              positive - Ida Fau-ziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami benar-benar memastikan, pembahasan
              PP menyertakan stakeholclerkete-nagakerjaan

              neutral - Tito Kar (Menteri Dalam Negeri) Beliau perintahkan paling lambat bulan depan harus
              selesai

              neutral  -  Tito  Kar  (Menteri  Dalam  Negeri)  Akan  ada  PP  untuk  menginventarisasi  dan
              mengidentifikasi  jenis-jenis  usaha  apa  saja  di  daerah,  yang  harus  disederhanakan  dan
              prosedurnya seperti apa

              negative - Tito Kar (Menteri Dalam Negeri) Besok mulai membuat rencana PP-nya. Setelah itu,
              minggu depan draf sudah selesai, kami mengundang rekan-rekan asosiasi pemerintah daerah.
              Ada Kma, yakni asosiasi bupati, wali kota, gubernur, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II

              positive - Tito Kar (Menteri Dalam Negeri) Kami masukkan dalam tim, mari kita identifikasi jenis-
              jenis  usaha  apasajayang  harus  disederhanakan dan  bagaimana prosedurnya  itu  NSPK, yakni
              norma,  standar,  prosedur,  dan  kriterianya  seperti  apa.  Yang  penting  intinya  adalah
              mempermudah

              neutral - Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM)) Perizinan tetap ada di daerah
              yang sesuai dengan kewenangannya, tetapi diberi batas. Perlu diberi batas waktu


              Ringkasan




                                                           74
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80