Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 80
dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan), yang mengindikasikan tidak ada larangan dan
kewajiban di dalamnya.
"Ini berbeda dengan pasal 87 yang mengindikasikan kondisi pasti pembebasan dan pengurangan
biaya perizinan," ucap dia dalam siaran pers, Kamis (8/10).
Menurut dia, adanya pasal multitafsir berpotensi mendorong para pelaku usaha menghindari
proses memperoleh izin, walaupun telah dipermudah dalam satu platform online single
submission (OSS). Kekhawatiran ini didukung oleh studi dari IFC (2016) yang menyebutkan,
alasan usaha kecil dan menengah tidak mendaftarkan usaha adalah karena proses perizinan
rumit dan mahal. Pelaku UMKM juga tidak melihat manfaat perizinan usaha. Oleh karena itu,
penjelasan ketentuan perizinan UMKM harus menjadi prioritas pemerintah.
Dina melanjutkan, ada beberapa ketentuan yang harus diperjelas, misalnya tentang redefinisi
UMKM. Definisi usaha ultramikro juga perlu diperjelas karena sebelumnya tidak ada di UU No.
20 tahun 2008. Dengan adanya redefinisi tentang usaha ultramikro dan mikro, diharapkan
pemerintah dapat menyusun program spesifik untuk pemberdayaan usaha ultramikro.
Apalagi, dia menerangkan, istilah ultramikro sudah banyak digunakan tanpa ada definisi yang
jelas. Contohnya, Kemen-terian Keuangan menjadikan pengusaha ultramikro sebagai sasaran
utama bantuan sosial produktif. Umumnya, pelaku usaha ultramikro menjalankan usaha untuk
bertahan hidup, bukan untuk mengakumulasi kapital, berdasarkan studi yang dilakukan Berner
et al. (2012) terhadap negara berkembang di Asia, salah satunya Indonesia "Sebagai ilustrasi,
penjual bakso keliling memiliki tingkat kesejahteraan dan pendekatan bisnis berbeda dengan
penjual batik daring yang memiliki dua orang karyawan" ucap dia.
DPR baru saja mengesahkan omnibus law pertama, yaitu UU Ciptaker, awal pekan ini. Walaupun
versi final UU Ciptaker belum dirilis DPR, sebanyak 186 pasal dalam UU itu mengatur tentang
ketentuan investasi yang dipermudah, lalu masalah ketenagakerjaan, izin lingkungan,
perpajakan, serta UMKM. (leo)
79
