Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 77
Menurut Tito, UU Cipta Kerja akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pengurusan
izin di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang. "Akan ada PP untuk
menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja di daerah, yang harus
disederhanakan dan prosedurnya seperti apa," ujarnya.
Dalam menyusun PPitu, menurut mendagri, asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah, seperti
APPSI, APEK-SI, APKASI, ADEKSI, dan ADKASI,
akan ikut diundang untuk memberikan masukan. "Besok mulai membuat rencana PP-nya.
Setelah itu, minggu depan draf sudah selesai, kami mengundang rekan-rekan asosiasi
pemerintah daerah. Ada Kma, yakni asosiasi bupati, wali kota, gubernur, DPRD tingkat I, DPRD
tingkat II," katanya.
Dengan cara itu, mendagri berharap, bisa menampung aspirasi dari pemerintah daerah terkait
penyusunan PP turunan UU Cipta Kerja. "Kami masukkan dalam tim, mari kita identifikasi jenis-
jenis usaha apasajayang harus disederhanakan dan bagaimana prosedurnya itu NSPK, yakni
norma, standar, prosedur, dan kriterianya seperti apa. Yang penting intinya adalah
mempermudah," kata mendagri Tito pun mengharapkan, baik legislatif maupun eksekutif
memiliki semangat sama, yakni mempermudah perizinan sehingga lapangan kerja semakin
terbuka dan masyarakat juga mudah bekerja.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly membantah ada
resentralisasi perizinan di UU Ciptaker. Ia mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan
batasan waktu kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menjalankan kewenangannya dalam
menerbitkan perizinan. "Perizinan tetap ada di daerah yang sesuai dengan kewenangannya,
tetapi diberi batas. Perlu diberi batas waktu," kata Yasonna.
mimi kaiti ka/antaraed: f itrryan zamzam i
caption: DIBAKAR Halte Transjakarta Bundaran Hl terbakar saat unjuk rasa menolak pengesahan
Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10). Unjuk rasa
tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.
76
