Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 82
Judul Surat untuk Jokowi Gubernur Teruskan Aspirasi
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Novianti Nurulillah
Tanggal 2020-10-09 05:08:00
Ukuran 255x185mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 84.150.000
News Value Rp 420.750.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Surat sudah ditandatangani. Isinya,
penyampaian aspirasi dari buruh-buruh di Jawa Barat. Mudah-mudah-an suratnya sampai,
dibaca, dan dijadikan masukan dari rakyat dan buruh Jawa Barat terkait undang-undang yang
menurut buruh banyak sekali hal-hal yang dianggap merugikan
negative - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung) Mereka
(pekerja/buruh) berpandangan, Undang-Undang Cipta Kerja tak seusai keinginan
negative - Yana Mulyana (Wakil Wali Kota Bandung) Sempat ada perusakan tiga mesin parkir di
Jalan Ranggagading, juga sejumlah water barrier beserta rambu yang berada di sekitar Taman
Dago Cikapayang. Inventarisasi fasilitas publik yang mengalami kerusakan masih berporses.
Kami berharap, tak ada lagi perusakan fasilitas publik
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta beberapa wali kota dan bupati mengirimkan surat pada
Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perpu) Omnibus Law UU Ciptakan Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu.
Surat tersebut direncanakan dikirim Jumat (9/10/2020) dengan harapan Undang-Undang Cipta
Kerja dibatalkan."Surat sudah ditandatangani. Isinya, penyampaian aspirasi dari buruh-buruh di
Jawa Barat. Mudah-mudah-an suratnya sampai, dibaca, dan dijadikan masukan dari rakyat dan
buruh Jawa Barat terkait undang-undang yang menurut buruh banyak sekali hal-hal yang
dianggap merugikan," ujar Ridwan Kamil seusai menemui demonstran di depan Gedung Sate,
Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/10/-2020).
SURAT UNTUK JOKOWI GUBERNUR TERUSKAN ASPIRASI
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta beberapa wali kota dan bupati mengirimkan surat pada
Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perpu) Omnibus Law UU Ciptakan Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu.
81
