Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Surat tersebut direncanakan dikirim Jumat (9/10/2020) dengan harapan Undang-Undang Cipta
Kerja dibatalkan.
"Surat sudah ditandatangani. Isinya, penyampaian aspirasi dari buruh-buruh di Jawa Barat.
Mudah-mudahan suratnya sampai, dibaca, dan dijadikan masukan dari rakyat dan buruh Jawa
Barat terkait undang-undang yang menurut buruh banyak sekali hal-hal yang dianggap
merugikan," ujar Ridwan Kamil seusai menemui demonstran di depan Gedung Sate, Jalan
Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/10/-2020).

Sebelumnya, Ridwan menerima perwakilan buruh bersama Forkopimda, Kapolda Jabar, dan
Pangdam III/Siliwangi di Aula Barat Gedung Sate.

Ridwan menyatakan dan memaparkan isi surat rekomendasi untuk presiden ketika menerima
perwakilan buruh. Hal itu pun disampaikan Ridwan di hadapan massa pengunjuk rasa di depan
Gedung Sate yang disambut riuh pendemo.

Dalam surat tersebut, Ridwan menyebutkan, surat disusun atas aspirasi aliansi serikat pekerja
dan serikat buruh di Jawa Barat terhadap Undang-Undang Cipta kerja yang telah disahkan DPR
RI pada tanggal 5 Oktober 2020.

Di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan dari seluruh serikat pekerja/serikat
buruh. "Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan
aspirasi dari serikat pekerja/ serikat buruh yang menyatakan dengan tegas menolak

Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang serta meminta
diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu," tulis Ridwan dalam
draf surat yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Kota/kabupaten
Hal sama dilakukan Pemerintah Kota Bandung-melalui Wali Kota Bandung yang juga berkirim
surat berisi aspirasi Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Buruh Kota Bandung kepada Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo.

Wali Kota Oded M Danial menyampaikan surat tersebut lewat Kementerian Ketenagakerjaan
Republik. Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Buruh berkeinginan agar Presiden Joko Widodo
menerbitkan perppu yang dapat membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung Arief Syaifudin mengemukakan,
pekerja/bumli menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. "Mereka (pekerja/buruh)
berpandangan, Undang-Undang Cipta Kerja tak seusai keinginan," ucap Arief di Balai Kota
Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (8/10/2020).

Pada kesempatan terpisah, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan, Pemkot
Bandung memahami tuntutan pekerja/buruh, maupun mahasiswa.

Hanya, pihaknya mengajak berbagai elemen masyarakat agar bersedia turut menjaga fasilitas
publik. "Sempat ada perusakan tiga mesin parkir di Jalan Ranggagading, juga sejumlah water
barrier beserta rambu yang berada di sekitar Taman Dago Cikapayang. Inventarisasi fasilitas
publik yang mengalami kerusakan masih berporses. Kami berharap, tak ada lagi perusakan
fasilitas publik," ucap Yana. (No-vianti Nurulliah, Satira Yudatama)

caption : KOBARAN api saat aksi unjuk rasa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di
depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). Aksi menolak
UU Cipta Kerja tersebut diwarnai ketegangan antara pengunjuk rasa dan petugas kepolisian *

82