Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 79

Judul               Pemerintah Perlu Jelaskan Pasal Multitafsir UU Ciptaker
                Nama Media          Investor Daily
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            Leo
                Tanggal             2020-10-09 05:08:00
                Ukuran              212x105mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 25.440.000

                News Value          Rp 76.320.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Siti  Alifah  Dina  (Peneliti  Center  for  Indonesian  Policy  Studies  (CIPS))  Ini  berbeda
              dengan  pasal  87  yang  mengindikasikan  kondisi  pasti  pembebasan  dan  pengurangan  biaya
              perizinan

              positive  -  Berner  et  al.  (None)  Sebagai  ilustrasi,  penjual  bakso  keliling  memiliki  tingkat
              kesejahteraan dan pendekatan bisnis berbeda dengan penjual batik daring yang memiliki dua
              orang karyawan



              Ringkasan

              Pemerintah perlu menjelaskan pasal-pasal multitafsir Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),
              terutama yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

              Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menerangkan, terdapat pasal
              UMKM yang multitafsir di UU Ciptaker. Contohnya, Pasal 87 yang menyebutkan biaya perizinan
              berusaha  bagi  usaha  mikro  gratis,  sedangkan  usaha  kecil  diringankan.  Namun,  Pasal  92
              menyebutkan,  usaha  mikro  dan  kecil  yang  mengajukan  perizinan  berusaha  dapat  diberikan
              insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata dapat
              dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan), yang mengindikasikan tidak ada larangan dan
              kewajiban di dalamnya.



              PEMERINTAH PERLU JELASKAN PASAL MULTITAFSIR UU CIPTAKER

              Pemerintah perlu menjelaskan pasal-pasal multitafsir Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),
              terutama yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
              Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menerangkan, terdapat pasal
              UMKM yang multitafsir di UU Ciptaker. Contohnya, Pasal 87 yang menyebutkan biaya perizinan
              berusaha  bagi  usaha  mikro  gratis,  sedangkan  usaha  kecil  diringankan.  Namun,  Pasal  92
              menyebutkan,  usaha  mikro  dan  kecil  yang  mengajukan  perizinan  berusaha  dapat  diberikan
              insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata dapat
                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84