Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan, 40 aturan turunan
dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat rampung dalam sebulan. Target ini sesuai dengan
arahan dari Presiden. Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menjelaskan, aturan turunan dibutuhkan untuk melaksanakan poin-poin dalam UU
Cipta Kerja yang baru saja disetujui oleh DPR pada Senin (5/10) itu. "Ada 35 PP (peraturan
pemerintah) dan lima per pres (peraturan presiden), diharapkan dapat segera diselasaikan,"
ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (8/10) pagi.

TURUNKAN UU CIPTAKER DIKEBUT

.JAKARTA --- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan, 40
aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat rampung dalam sebulan. Target ini
sesuai dengan arahan dari Presiden.Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menjelaskan, aturan turunan dibutuhkan untuk melaksanakan poin-poin dalam UU
Cipta Kerja yang baru saja disetujui oleh DPR pada Senin (5/10) itu. "Ada 35 PP (peraturan
pemerintah) dan lima per pres (peraturan presiden),diharapkan dapat segera diselasaikan,"
ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (8/10) pagi.

Airlangga menuturkan, dalam aturan yang ada, peraturan turunan sebenarnya secara formal
boleh dirampungkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan. Tapi, agar UU Cipta Kerja
dapat segera dilaksanakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan target sebulan.

Salah satu regulasi yang akan dikebut adalah aturan hukum mengenai Sovereign Wealth Fund
(SWF) atau dalam UU Cipta Kerja disebut sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Regulasi
turunannya ditargetkan selesai dalam satu pekan, sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, produk hukum turunan dalam bentuk peraturan
pemerintah (PP) itu kini sudah mulai dibuat. "Presiden minta PP-nya selesai paling cepat. Jadi
kita lakukan sesuai instruksi Bapak Presiden, satu pekan," katanya dalam konferensi pers virtual,
Rabu (7/10).

PP mengenai LPI akan membahas cara-cara pemerintah dalam menghimpun modal awal LPI.
Sesuai UU Cipta Kerja, modal awal LPI terdiri atas empat opsi. Pilihan ituadalahda-na tunai,
barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, ataupun saham milik
negara pada BUMN atau perseroan terbatas. Untuk modal awal, Sri berharap, nilainya dapat
mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 5 mfliardolar AS. Dengan ekuitas itu, pemerintah
menargetkan dapat menarik investasi tiga kali lipat. "Sekitar Rp 225 triliun atau 15 billbn USD"
katanya Aturan turunan yang juga akan diselesaikan dalam waktu dekat adalah PP mengenai
upah minimum, seiring dengan pembahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. PP ini akan membahas pembaharuan ketentuan dan tata cara
penetapan upah minimum serta formulasinya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fau-ziyah memastikan, pembahasan PP akan menyertakan
pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerjaatau buruh. Pihakpe-ngusaha
juga akan dilibatkan, dengan diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin). "Kami benar-benar memastikan, pembahasan PP menyertakan
stakeholclerkete-nagakerjaan," ujar Ida, kemarin.

Menteri Dalam Negeri Tito Kar-navian juga menyebutkan, PP turunan UU Cipta Kerja akan
dirampungkan pada bulan depan, sebagaimana perintah Presiden RI Joko Widodo. "Beliau
perintahkan paling lambat bulan depan harus selesai," kata Tito, Rabu (7/10).

75