Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Turunan UU Ciptaker Rampung Akhir Oktober
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis tl
Tanggal 2020-10-09 04:59:00
Ukuran 508x332mmk
Warna Warna
AD Value Rp 248.920.000

News Value Rp 2.489.200.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) UU Cipta Kerja ini memerintahkan agar pengaturan lebih
detailnya ditampung di PP. Rencananya minimal ada tiga PP, maksimalnya lima PP

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sesuai arahan bapak Presiden, pada akhir Oktober seluruh PP
itu akan kami selesaikan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya berharap bapak dan ibu tetap mengajak teman-teman
serikat pekerja, terutama untuk berdialog, karena kita masih punya pekerjaan untuk
merumuskan PP. Kami berharap bapak dan ibu bisa menampung aspirasi para stakeholders.
Kami tunggu aspirasi itu untuk pembahasan PP

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Masuknya ke-153 perusahaan itu otomatis akan
menampung banyak lapangan pekerjaan

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Saat ini ada sekitar 6 juta pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan karena terdampak pandemi Covid-19. Tentu
ini sangat membantu

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Taret Rp 817 triliun insya Allah akan tercapai karena
realisasi semester pertama sudah 49%. Insya Allah kuartal ketiga sesuai target

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Karena ada ego sektoral, aturan tumpang tindih, tanah
yang mahal. Solusinya adalah UU Cipta Kerja

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Setelah kami mengecek, 35 perusahaan itu tidak
terdaftar di BKPM sebagai perusahaan yang menginvestasikan dananya di Indonesia atau foreign
direct investment (FDI). Tidak ada

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) kata Teten dalam konferensi pers virtual di Jakarta,
Rabu (8/10). Menkop mengemukakan, sebagai juklak-juknis UU Ciptaker, terdapat 10 substansi
yang akan didelegasikan untuk disususn lebih teknis dalam RPP. Substansi itu meliputi kegiatan
usaha dan koperasi, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, kriteria UMKM, persyaratan
dan tata cara perizinan berusaha, basis data tunggal, serta pengelolaan terpadu UKM. Lainnya
yaitu perizinan tunggal, kemudahan serta penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan

86