Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Dengan diberlakukannya UU Ciptaker, Bahlil optimistis realisasi penanaman modal pada 2020
mencapai Rp 817 triliun sesuai target. Angka Rp 817 triliun merupakan hasil revisi setelah
pandemi Covid merebak. Semula, BKPM membidik realisasi penanaman modal tahun ini sebesar
Rp 886 triliun.

"Taret Rp 817 triliun insya Allah akan tercapai karena realisasi semester pertama sudah 49%.
Insya Allah kuartal ketiga sesuai target," tutur dia.

Bahlil Lahadalia menegaskan, hadirnya UU Ciptaker merupakan jawaban bagi para pengusaha
yang selama ini mengeluhkan perizinan di Indonesia, termasuk memotong potensi korupsi.

"Karena ada ego sektoral, aturan tumpang tindih, tanah yang mahal. Solusinya adalah UU Cipta
Kerja," tandas dia.

Perihal 35 fund manager global yang mengkritik pengesahan UU Ciptaker dengan alasan UU
tersebut tidak ramah lingkungan, Bahlil menegaskan bahwa mereka tidak tercatat berinvestasi
di Indonesia.

"Setelah kami mengecek, 35 perusahaan itu tidak terdaftar di BKPM sebagai perusahaan yang
menginvestasikan dananya di Indonesia atau foreign direct investment (FDI). Tidak ada," tegas
ia.

Pengecekan pun, kata Kepala BKPM, dilanjutkan hingga ke Bursa Efek Indonesia (BEI). 'Tapi
nama-nama mereka juga tidak ditemukan. Artinya, harus juga dilihat bahwa ada beberapa
negara yang tidak ingin Indonesia menjadi lebih baik," tutur dia.

Klaster UMKM

Di pihak lain, Menkop UKM, Teten Masduki menjelaskan, rancangan peraturan pemerintah (RPP)
klaster UMKM diter-gatken selesai pada November 2020.

Pemerintah, menurut Teten, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut
menyusun RPP tersebut, mulai pelaku UMKM, pengamat, inkubator bisnis, baik kampus maupun
swasta, serta asosiasi koperasi dan UMKM.

"Kami harapkan seluruh pemangku kepentingan berkontribusi terhadap RPP sebagai pelaksana
UU Cipta Kerja," kata Teten dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (8/10).
Menkop mengemukakan, sebagai juklak-juknis UU Ciptaker, terdapat 10 substansi yang akan
didelegasikan untuk disususn lebih teknis dalam RPP. Substansi itu meliputi kegiatan usaha dan
koperasi, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, kriteria UMKM, persyaratan dan tata
cara perizinan berusaha, basis data tunggal, serta pengelolaan terpadu UKM.

Lainnya yaitu perizinan tunggal, kemudahan serta penyederhanaan proses pendaftaran dan
pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan aku dan bahan penolong industri
yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, penyediaan tempat promosi dan pengembangan
UMKM pada infrastruktur, serta besaran alokasinya "Rencananya memang hanya ada satu PP
yang mengatur keseluruhan. Selama ini, dalam penyusunan klaster UMKM dan koperasi, kami
melibatkan banyak pihak," tutur dia.

Teten optimistis UU Ciptaker bisa dijadikan landasan hukum untuk pengarusutamaan UMKM dan
koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. "Regulasinya akan mengatur pendekatan
market, soal pembiayaan, supply chain dipermudah," ucap dia.

Menkop UKM mengungkapkan, dalam RIT klaster UMKM juga akan diatur insentif bagi
pengusaha yang bermitra dengan UMKM. Berkaca dari pengalaman yang ada, kemitraan UMKM
dengan usaha besar sangat positif karena memberikan peluang kepada UMKM untuk naik kelas.
89