Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

TURUNAN UU CIPTAKER RAMPUNG AKHIR OKTOBER

Oleh Arnoldus Kristianus dan Triyan Pangastuti

Peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan dan klaster usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) yang menjadi turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dipastikan
rampung pada akhir Oktober dan November 2020. Seiring dengan itu, sedikitnya 153 perusahaan
penanaman modal asing (PMA) siap masuk ke Indonesia. Mereka menyambut positif UU
Ciptaker.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers virtual secara terpisah di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Menaker Ida Fauziyah, PP turunan UU Ciptaker sedang disusun dan difinalisasi. "UU
Cipta Kerja ini memerintahkan agar pengaturan lebih detailnya ditampung di PP. Rencananya
minimal ada tiga PP, maksimalnya lima PP," ujar dia.

Menaker menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi, berbagai PP yang akan mengatur klaster
ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker dijadwalkan rampung pada akhir Oktober ini. "Sesuai arahan
bapak Presiden, pada akhir Oktober seluruh PP itu akan kami selesaikan," tegas Ida.

Pembuatan PP klaster ketenagakerjaan, kata Ida Fauziyah, melibatkan seluruh pemangku
kepentingan ketenagakerjaan, termasuk serikat buruh/pekerja dan dunia usaha yang diwakili
Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam dialog yang dihadiri secara virtual oleh kepala Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah
di Indonesia itu, Menaker meminta bantuan untuk menyampaikan hasil sosialisasi tersebut
kepada serikat pekerja dan dunia usaha.
Menaker mengungkapkan, sosialisasi sangat penting karena saat ini banyak isu yang simpang
siur dan distorsi informasi mengenai UU Ciptaker, terutama klaster ketenagakerjaan.

"Saya berharap bapak dan ibu tetap mengajak teman-teman serikat pekerja, terutama untuk
berdialog, karena kita masih punya pekerjaan untuk merumuskan PP. Kami berharap bapak dan
ibu bisa menampung aspirasi para stakeholders. Kami tunggu aspirasi itu untuk pembahasan
PP," papar dia.

153 Perusahaan

Di sisi lain, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sedikitnya 153 perusahaan PMA siap
masuk ke Indonesia setelah UU Ciptaker disahkan.

"Masuknya ke-153 perusahaan itu otomatis akan menampung banyak lapangan pekerjaan," kata
Bahlil yang belum memberikan rincian mengenai sektor dan asal perusahaan yang akan
menanamkan modalnya di Indonesia.
Bahlil menegaskan, dalam soal penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan memprioritaskan
tenaga kerja dalam negeri agar tidak muncul persepsi bahwa keran tenaga kerja hanya dibuka
untuk asing.

Kepala BKPM menambahkan, ke-153 perusahaan PMA itu diharapkan mampu menyerap sekitar
2,9 juta pekerja. "Saat ini ada sekitar 6 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan dirumahkan karena terdampak pandemi Covid-19. Tentu ini sangat membantu,"
tandas dia.

88