Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MEI 2020
P. 65
Title PSBB DILONGGARKAN? PEMERINTAH DISARANKAN TETAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
PEKERJA
Media Name elshinta.com
Pub. Date 22 Mei 2020
Page/URL https://www.elshinta.com/news/206990/2020/05/22/psbb-dilonggarkan-peme rintah-
disarankan-tetapkan-protokol-kesehatan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah Indonesia disarankan untuk menetapkan protokol keamanan dan
kesehatan tenaga kerja atau pekerja sebelum memulai pelonggaran Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), seperti yang dilakukan Jerman.
"Berdasarkan pengalaman di Jerman kebanyakan wabah-wabah lokal COVID-19
dimulai dari tempat kerja, karenanya pemerintah pusat Jerman melalui Kementerian
Tenaga Kerja dan Sosial-nya menetapkan protokol keamanan dn kesehatan tenaga
kerja sebelum pelonggaran PSBB dimulai," papar ahli kesehatan tenaga kerja dari
TUV Rheinland Jerman, Andina Bockmeyer dalam seminar daring, di Jakarta, Kamis
(21/5).
Andina mengatakan, protokol ini berlaku di semua perusahaan dan institusi serta
wajib dipenuhi oleh semua perusahaan jika mau mulai beroperasi kembali.
"Tujuan utama protokol keamanan dan kesehatan ketenagakerjaan ini adalah untuk
mencegah penyebaran infeksi COVID-19 yang lebih berlanjut. Kemudian menjaga
kesehatan populasi masyarakat dari pandemi COVID-19, dan mengembalikan
aktivitas ekonomi sambil menjaga kurva penyebaran infeksi tetap terus ditekan,"
katanya, dikutip Antara.
Menurut dia, pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia tidak
hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di kehidupan sosial dan ekonomi.
"Tidak hanya di masa pandemi ini, faktor keamanan dan kesehatan tenaga kerja
sangat krusial bagi produktivitas serta efisiensi kerja semua perusahaan," ujar
Andina.
Dia menjelaskan bahwa setelah hampir dua bulan Jerman menetapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar atau PSBB, pemerintah Jerman mulai dengan proses
pelonggaran PSBB secara bertahap. Mengingat Jerman adalah negara federal maka
waktu mulai dan implementasi pelonggaran PSBB berbeda di masing-masing negara
bagian, tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan
perkembangan insidensi infeksi COVID-19.
"Reaktivasi dunia perekonomian dengan dimulainya pembukaan toko-toko dan
perusahaan harus berjalan secara berkesinambungan dengan keamanan dan
kesehatan tenaga kerja untuk mencegah adanya efek `Stop and Go`," kata ahli
kesehatan tenaga kerja tersebut.
Page 64 of 78.
