Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 142

Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  dalam  sambutannya  melalui  sambungan  video,
              mengatakan bahwa pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional bukanlah akhir
              dari  karir  para  pejabat  di  Kemnaker.  Para  pejabat  yang  dilantik  harus  tetap  menjalankan
              pekerjaan seperti biasa.

              Para pejabat yang dilantik juga diminta tetap untuk dapat bekerja maksimal dan penuh semangat
              untuk menghasilkan ide-ide terbaik dalam mendukung kinerja kementerian di unit kerja masing-
              masing.

              "Saya  harapkan  pejabat-pejabat  fungsional  yang  sudah  dilantik  hari  ini  dapat  segera
              menyesuaikan diri. Segera pelajari tugas pokok dan fungsi utama Saudara. Pelajari butir-butir
              kegiatan dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera
              diaplikasikan dan dikerjakan," terang Menaker Ida.

              Ida juga berharap, para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat terus mengembangkan diri
              dan menghasilkan inovasi-inovasi kerja yang mempercepat dan memperbaiki kinerjanya selama
              ini.

              "Pejabat fungsional saat ini di tuntut harus tetap lincah dan juga memiliki kompetensi manajerial
              yang baik. Sehingga nantinya mampu menjadi koordinator/subkoordinator bidang pekerjaan di
              unit masing-masing," ucapnya.
              Sebagaimana diketahui, pada saat sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Presiden
              Joko Widodo menyampaikan bahwa segera perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi
              hanya  dua  level,  yaitu  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  dan  pratama.  Sedangkan  jabatan
              administrator  (eselon  3)  dan  pengawas  (eselon  4)  disetarakan  menjadi  jabatan  fungsional
              berbasis keahlian /keterampilan dan kompetensi tertentu.

              Penyederhanaan tersebut bermaksud untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah,
              dan profesional dalam peningkatan efektivitas kinerja pelayanan publik.
              Kebijakan tersebut mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti secara
              konkret dengan segera mengusulkan penyetaraan/pengalihan jabatan administrator yang terdiri
              atas  pejabat  administrator  dan  pejabat  pengawas  menjadi  pejabat  fungsional  yang  sesuai
              dengan bidang keahlian dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan
              pejabat yang bersangkutan.

              Kementerian  Ketenagakerjaan  melalui  Surat  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  B-
              M/101/OT.01.00/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan Surat Usulan Penyetaraan
              Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  kepada  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
              Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  sebagai  langkah  konkret  tindak  lanjut  dari  arahan  Presiden
              sebelumnya.

              Usulan  Kemnaker  tersebut  setelah  dilakukan  validasi  kemudian  mendapat  persetujuan  dari
              Kemenpan  RB  melalui  Surat  Nomor  B/345/M.SM.02.00/2020  tanggal  18  Juni  2020  perihal
              Persetujuan  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  di  lingkungan
              Kementerian Ketenagakerjaan.













                                                           141
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147