Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 144
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi. Pelantikan tersebut dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo yang
menyatakan perlu segera dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level, yaitu
jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama.
"Sedangkan jabatan administrator dan pengawas disetarakan menjadi jabatan fungsional
berbasis keahlian atau keterampilan dan kompetensi tertentu," kata Anwar dikutip dari
keterangan tertulis.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya melalui sambungan video,
mengatakan bahwa pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional bukanlah akhir
dari karir para pejabat di Kemnaker. Para pejabat yang dilantik harus tetap menjalankan
pekerjaan seperti biasa.
Para pejabat yang dilantik juga diminta tetap untuk dapat bekerja maksimal dan penuh semangat
untuk menghasilkan ide-ide terbaik dalam mendukung kinerja kementerian di unit kerja masing-
masing.
"Saya harapkan pejabat-pejabat fungsional yang sudah dilantik hari ini dapat segera
menyesuaikan diri. Segera pelajari tugas pokok dan fungsi utama Saudara. Pelajari butir-butir
kegiatan dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera
diaplikasikan dan dikerjakan," kata Menaker.
Menaker berharap, para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat terus mengembangkan diri
dan menghasilkan inovasi-inovasi kerja yang mempercepat dan memperbaiki kinerjanya selama
ini.
"Pejabat fungsional saat ini di tuntut harus tetap lincah dan juga memiliki kompetensi manajerial
yang baik. Sehingga nantinya mampu menjadi koordinator/subkoordinator bidang pekerjaan di
unit masing-masing," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, pada saat sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Presiden
Joko Widodo menyampaikan bahwa segera perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi
hanya dua level, yaitu jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama. Sedangkan jabatan
administrator (eselon 3) dan pengawas (eselon 4) disetarakan menjadi jabatan fungsional
berbasis keahlian atay keterampilan dan kompetensi tertentu.
Penyederhanaan tersebut bermaksud untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah,
dan profesional dalam peningkatan efektivitas kinerja pelayanan publik.
Hal tersebut mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti secara konkret
dengan segera mengusulkan penyetaraan/pengalihan jabatan administrator yang terdiri atas
pejabat administrator dan pejabat pengawas menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan
bidang keahlian dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat
yang bersangkutan.
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
M/101/OT.01.00/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan Surat Usulan Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai langkah konkret tindak lanjut dari arahan Presiden
sebelumnya.
Usulan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut setelah dilakukan validasi kemudian mendapat
persetujuan dari Kemenpan RB melalui Surat Nomor B/345/M.SM.02.00/2020 tanggal 18 Juni
2020 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
143
