Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

menjadi hanya dua level, yaitu jabatan pimpinan tinggi Madya dan Pratama. Sedangkan jabatan
administrator dan pengawas disetarakan menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian atau
keterampilan dan kompetensi tertentu.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya melalui sambungan video
mengatakan, bahwa pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional bukanlah akhir
dari karir para pejabat di Kemnaker. Para pejabat yang dilantik harus tetap menjalankan
pekerjaan seperti biasa. Para pejabat yang dilantik juga diminta tetap untuk dapat bekerja
maksimal dan penuh semangat untuk menghasilkan ide-ide terbaik dalam mendukung kinerja
kementerian di unit kerja masing-masing.

"Saya harapkan pejabat-pejabat fungsional yang sudah dilantik hari ini dapat segera
menyesuaikan diri. Segera pelajari tugas pokok dan fungsi utama Saudara. Pelajari butir-butir
kegiatan dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera
diaplikasikan dan dikerjakan," ujar Ida, di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dia berharap, para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat terus mengembangkan diri dan
menghasilkan inovasi-inovasi kerja yang mempercepat dan memperbaiki kinerjanya selama ini.
"Pejabat fungsional saat ini di tuntut harus tetap lincah dan juga memiliki kompetensi manajerial
yang baik. Sehingga nantinya mampu menjadi koordinator atau subkoordinator bidang pekerjaan
di unit masing-masing," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pada saat sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Presiden
Joko Widodo menyampaikan bahwa segera perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi
hanya dua level, yaitu jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama. Sedangkan jabatan
administrator dan pengawas disetarakan menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian,
keterampilan dan kompetensi tertentu.

Penyederhanaan tersebut bermaksud untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah,
dan profesional dalam peningkatan efektivitas kinerja pelayanan publik. Hal tersebut mewajibkan
semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti secara konkret dengan segera
mengusulkan penyetaraan atau pengalihan jabatan administrator yang terdiri atas pejabat
administrator dan pejabat pengawas menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang
keahlian dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat yang
bersangkutan.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
M/101/OT.01.00/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan Surat Usulan Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai langkah konkret tindak lanjut dari arahan Presiden
sebelumnya.

Usulan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut setelah dilakukan validasi kemudian mendapat
persetujuan dari Kemenpan RB melalui Surat Nomor B/345/M.SM.02.00/2020 tanggal 18 Juni
2020 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

(nng).

145