Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 151
Judul FSPMI Sumut: Badai PHK Hantui Buruh di Tahun 2021
Nama Media analisadaily.com
Newstrend Ketenagakerjaan 2020
Halaman/URL https://analisadaily.com/berita/baca/2020/12/30/1013721/fspmi-
sumut-badai-phk-hantui-buruh-di-tahun-2021/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-30 16:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Willy Agus Utomo (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jangankan 2021,
kurun waktu 8 bulan terakhir ini di tahun 2020 mungkin sudah puluhan ribu buruh di-PHK di
Sumatera Utara akibat dampak Covid-19
negative - Willy Agus Utomo (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Masih ada sisa sekitar
500-an buruh yang belum selesai advokasi, masih peroses perjuangan, itu dari posko pengaduan
kami saja, yang lain sesuai data korban PHK kita tidak tahu nasibnya seperti apa
negative - Willy Agus Utomo (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kita minta Menaker
segera mengeluarkan perturan tegas yang melarang PHK sembarangan kepada pengusaha
dengan alasan pandemi, jika terkena dampak pandemi harus dibentuk tim investigasi dari jajaran
Menaker, baik pusat dan daerah, dan jika terbukti terdampak pengusaha tetap diwajibkan
membayar hak atas pesangon buruh sesuai peraturan perundangan yang berlaku
positive - Willy Agus Utomo (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kepada kawan kawan
buruh yang ter-PHK sepihak, nanti di tahun 2021 kami sudah siapkan Tim LBH FSPMI Sumut
yang siap berjuang bersama buruh, jika terjadi PHK dapat hubungi kami di Cal Center
082361888356 atau 085262877000
Ringkasan
Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) membuat catatan kritis akhir tahun, dan
menatap nasib buruh di 2021.
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyampaikan, catatan mereka tahun 2020 merupakan
retentan cobaan bagi kaum buruh terus diuji, mulai dari regulasi (peraturan) yang banyak
disahkan merugikan kalangan buruh, yakni UU Cipta Kerja, SE Menteri Tenaga Kerja, yang
mengintruksikan kepala daerah melalaui Dewan Pengupahanya agar tidak menaikan upah
minimum buruh dan sebagainya, ditambah lagi musibah pandemi Covid-19 yang berdampak
150
