Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perumahaan buruh sepihak tanpa diberikan
kepastian hak-haknya.

FSPMI SUMUT: BADAI PHK HANTUI BURUH DI TAHUN 2021

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo (Analisadaily/Istimewa)

Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) membuat catatan kritis akhir tahun, dan
menatap nasib buruh di 2021.

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyampaikan, catatan mereka tahun 2020 merupakan
retentan cobaan bagi kaum buruh terus diuji, mulai dari regulasi (peraturan) yang banyak
disahkan merugikan kalangan buruh, yakni UU Cipta Kerja, SE Menteri Tenaga Kerja, yang
mengintruksikan kepala daerah melalaui Dewan Pengupahanya agar tidak menaikan upah
minimum buruh dan sebagainya, ditambah lagi musibah pandemi Covid-19 yang berdampak
pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perumahaan buruh sepihak tanpa diberikan
kepastian hak-haknya.

Menyikapi hal tersebut, Willy memprediksi untuk tahun 2021 mendatang, badai PHK buruh pasti
akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini dampak dari resesi ekonomi dan imbas
pandemi Covid-19 yang tidak tahu sampai kapan berakhirnya.
"Jangankan 2021, kurun waktu 8 bulan terakhir ini di tahun 2020 mungkin sudah puluhan ribu
buruh di-PHK di Sumatera Utara akibat dampak Covid-19," ungkap Willy kepada para wartawan
di Sekretariat FSPMI Sumut, Jalan Raya Medan-Tanjungmorawa, Km 13,1, Gang Dwi Warna,
Rabu (30/12).
Willy merincikan, sejak periode Maret hingga Desember 2020, menurut laporan Disnaker ada
sekitar 22 ribu buruh yang ter-PHK dan dirumahkan dengan dalih terdampak Covid-19. Padahal
menurut Willy, banyak juga perusahaan yang melakukan alibi hanya untuk menggantikan
pekerja lama, menggantikan pekerja baru yang masih berusia muda dengan alasan lebih
produktif.

FSPMI Sumut, lanjut Willy, tahun 2020 sudah terima aduan PHK dan dirumahkan buruh sekitar
1.000-an orang, dengan rincian sekitar 500-an sudah berhasil diadvokasi dan diperjuangkan
haknya. Ada yang sudah bekerja kembali, ada yang masih dirumahkan dengan upah tetap
dibayar, dan ada yang menerima uang pesangon sesuai aturan UU Ketenagakerjaan.

"Masih ada sisa sekitar 500-an buruh yang belum selesai advokasi, masih peroses perjuangan,
itu dari posko pengaduan kami saja, yang lain sesuai data korban PHK kita tidak tahu nasibnya
seperti apa," ucap Willy.

Masih kata Willy, PHK itu merupakan momok yang menakutkan bagi buruh, karena kalau sudah
di-PHK, mereka akan hilang mata pencarian dan terancam tidak bisa menghidupi keluarganya,
apalagi di tengah pandemi Covid-19, sangat sedikit peluang lowongan pekerjaan yang baru.

Untuk itu, lanjut Willy, pihaknya meminta kepedulian pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga
Kerja (Menaker) dan jajaran Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
provinsi agar segera mengantisipasi lonjakan PHK masal buruh di tahun 2021 mendatang. Jika
PHK membludak, maka berdampak pula pada anjloknya iklim perekonomian bangsa, di mana
banyaknya pengangguran dan daya beli mayarakat rendah.

151