Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 157
Ringkasan
Aturan turunan dalam Undang-undang ( UU ) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus
diatur secara jelas dan rinci. Khususnya menyangkut investor yang menghadirkan tenaga kerja
asing wajib mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja lokal.
"UU Cipta Kerja memang memberikan angin segar buat pengusaha dan pekerja. Namun harus
diperjelas dalam RPP-nya sebagai turunan UU Ciptaker agar diatur secara detail dalam hal alih
teknologi dan alih sumber daya manusia," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
Faozan Amar dalam Webinar UU Cipta Kerja, Rabu (30/12).
ALIH TEKNOLOGI TINGKATKAN SKILL DAN KOMPETENSI PEKERJA LOKAL
Aturan turunan dalam Undang-undang ( UU ) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus
diatur secara jelas dan rinci. Khususnya menyangkut investor yang menghadirkan tenaga kerja
asing wajib mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja lokal.
"UU Cipta Kerja memang memberikan angin segar buat pengusaha dan pekerja. Namun harus
diperjelas dalam RPP-nya sebagai turunan UU Ciptaker agar diatur secara detail dalam hal alih
teknologi dan alih sumber daya manusia," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
Faozan Amar dalam Webinar UU Cipta Kerja, Rabu (30/12).
Faozan mengakui, dalam UU Cipta Kerja memang dibuka kran untuk tenaga kerja asing ke
Indonesia. Namun tetap dibatasi, yakni hanya untuk bidang-bidang tertentu yang tidak bisa
dikerjakan oleh tenaga kerja lokal karena kurangnya skill dan kompetensi yang dimiliki.
Artinya, penggunaan tenaga kerja asing juga sangat dibutuhkan di Indonesia karena dapat
mempercepat proses pembangunan nasional yang tersendat karena kompetensi pekerja lokal
yang terbatas. Solusinya, alih teknologi dan penggunaan tenaga kerja lokal sebagai pendamping.
"Negara kita bukan hanya menjadi objek tapi subjek dalam hal penguasaan teknologi. Apalagi
SDM kita melimpah. Alih teknologi ini akan meningkatkan skill dan kompetensi tenaga kerja lokal
dan akhirnya mengambil alih pekerjaan utama yang sebelumnya dipegang TKA," terangnya.
Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah ini meyakini, begitu turunan UU Cipta
Kerja selesai dibahas, Indonesia akan dihujani Investasi asing dan terbukanya lapangan kerja
baru bagi jutaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dengan adanya pertumbuhan investasi, lanjut dia, Indonesia akan mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang juga sekaligus dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja
untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Artinya, keberadaan UU Cipta Kerja tidak hanya menguntungkan para investor, tapi juga
keuntungan bagi tenaga kerja lokal. "Di masa pandemi ini, Indonesia mengalami dampak buruk
dari sektor ekonomi. UU Cipta Kerja inilah yang akan membuka lapangan pekerjaan yang besar,"
ujarnya.
Dia meyakini, jika tidak ada terobosan UU Cipta Kerja ini, maka Indonesia akan kalah dengan
negara-negara lainnya. "Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak
melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura,
dan sebagainya," kata dia.
Mengutip Buya Syafi'I Ma'arif, kata dia, sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia masih belum terwujudkan. "Sekarang UU Cipta kerja ini tentunya menjadi
156
