Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 148

disetarakan  menjadi  jabatan  fungsional  berbasis  keahlian  atau  keterampilan  dan  kompetensi
              tertentu.
              Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah,  dalam  sambutannya  melalui  sambungan  video
              mengatakan, bahwa pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional bukanlah akhir
              dari  karier  para  pejabat  di  Kemnaker.  Para  pejabat  yang  dilantik  harus  tetap  menjalankan
              pekerjaan seperti biasa.

              Para pejabat yang dilantik juga diminta tetap untuk dapat bekerja maksimal dan penuh semangat
              untuk menghasilkan ide-ide terbaik dalam mendukung kinerja kementerian di unit kerja masing-
              masing.

              "Saya  harapkan  pejabat-pejabat  fungsional  yang  sudah  dilantik  hari  ini  dapat  segera
              menyesuaikan diri. Segera pelajari tugas pokok dan fungsi utama Saudara. Pelajari butir-butir
              kegiatan dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera
              diaplikasikan dan dikerjakan," ujar Ida.
              Dia berharap, para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat terus mengembangkan diri dan
              menghasilkan inovasi-inovasi kerja yang mempercepat dan memperbaiki kinerjanya selama ini.

              "Pejabat fungsional saat ini di tuntut harus tetap lincah dan juga memiliki kompetensi manajerial
              yang baik. Sehingga nantinya mampu menjadi koordinator atau subkoordinator bidang pekerjaan
              di unit masing-masing," ucapnya.

              Sebagaimana diketahui, pada saat sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Presiden
              Joko Widodo menyampaikan bahwa segera perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi
              hanya  dua  level,  yaitu  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  dan  pratama.  Sedangkan  jabatan
              administrator  dan  pengawas  disetarakan  menjadi  jabatan  fungsional  berbasis  keahlian,
              keterampilan dan kompetensi tertentu.

              Penyederhanaan tersebut bermaksud untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah,
              dan profesional dalam peningkatan efektivitas kinerja pelayanan publik.

              Hal tersebut mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti secara konkret
              dengan segera mengusulkan penyetaraan atau pengalihan jabatan administrator yang terdiri
              atas  pejabat  administrator  dan  pejabat  pengawas  menjadi  pejabat  fungsional  yang  sesuai
              dengan bidang keahlian dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan
              pejabat yang bersangkutan.

              Kementerian  Ketenagakerjaan  melalui  Surat  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  B-
              M/101/OT.01.00/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan Surat Usulan Penyetaraan
              Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  kepada  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
              Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  sebagai  langkah  konkret  tindak  lanjut  dari  arahan  Presiden
              sebelumnya.
              Usulan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut setelah dilakukan validasi kemudian mendapat
              persetujuan dari Kemenpan RB melalui Surat Nomor B/345/M.SM.02.00/2020 tanggal 18 Juni
              2020  perihal  Persetujuan  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  di
              lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.









                                                           147
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153