Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

MASIH PANDEMI, LEDAKAN PHK DIRAMAL TERJADI LAGI PADA 2021

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi
korban putus hubungan kerja (PHK) masih tinggi pada tahun depan. Hal ini akibat dampak dari
pandemi Covid-19 yang belum usai pada 2021.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan perkiraan tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi
Indonesia yang masih belum sepenuhnya pulih. Pada fase pertama, ledakan PHK terjadi pada
akhir tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Agustus 2020
mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Maka demikian, jumlah angkatan kerja di
Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.

"Fase ledakan PHK yang pertama yang dirumahkan maupun yang kena PHK mendekati 3-4 juta,
di antaranya 387.000 PHK itu pariwisata dan UMKM turunannya," ujarnya dalam keterangan
resmi, Rabu (30/12).

Pada fase kedua menurutnya akan dimulai dari akhir tahun ini hingga 2021. Iqbal menilai, sektor
manufaktur hingga pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja, belum akan pulih pada tahun
mendatang.

"Akan ada tambahan 500 ribu hingga jutaan orang yang terkena PHK pada tahun depan dari
kedua sektor tersebut," ucapnya.
Menurutnya ledakan PHK juga akan lebih meningkat karena pariwisata belum bergerak dan PSBB
semakin ditingkatkan. Apalagi ada varian baru Covid dari Inggris yang sudah masuk ke Singapura
dan Malaysia.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan masuk ke Indonesia itu pariwisata tetap terpukul,”
ucapnya.

Dari sisi lain, Iqbal menyebut, program-program pemerintah yang ditujukan untuk
mensejahterakan buruh tidak berdampak signifikan. Iqbal juga menilai Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah tak memiliki kinerja baik, utamanya terhadap kesejahteraan buruh.

Iqbal bilang, Ida tak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak bisa
mensejahterakan dan melindungi buruh. Apalagi saat pandemi Covid-19 banyak buruh yang
kehilangan pekerjaannya.

"Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya
reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apa pun dari KSPI, hanya melihat kinerja
Menaker," ucapnya.

169