Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

AKANKAH RESHUFFLE KABINET BISA BAWA BURUH LEBIH SEJAHTERA?

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menanggapi hasil reshuffle
kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dirinya tidak berharap banyak
bahwa reshuffle akan membawa perubahan dan kesejahteraan bagi buruh dan perekonomian
Indonesia.

Iqbal bilang, Menaker dinilai kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini karena,
baginya, hingga saat ini tidak bisa mensejahterakan dan melindungi buruh . Apalagi, di saat
pandemi Covid-19 banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya.

Dia tak puas dengan kinerja Ida karena menilai Menaker tak paham dengan dunia
ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga menyebut selama kepemimpinan Ida tak ada arah yang jelas
kepada buruh. Sehingga, setahun pertamanya menjabat Ida dicap jeblok oleh KSPI.

"Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya
di-reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apapun dari KSPI, hanya melihat kinerja
Menaker," tegas Iqbal, di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Secara umum, Iqbal menilai reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak berdampak positif atau
memberi optimisme, karena tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh .

Ketiga tantangan yang dimaksud adalah pandemi Covid-19, ledakan pemutusan hubungan kerja
(PHK), dan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apapun, tidak
memberikan inspirasi apapun, dan tidak memberikan rasa optimisme," ujar Said.

Kementerian yang mengalami penyegaran adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian
Sosial, Kementerian KKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
serta Kementerian Agama.

Menteri Ketenagakerjaan Repulik Indonesia, Ida Fauziyah, merilis surat edaran menteri terkait
kewajiban perusahaan memberi upah lembur, bagi buruh atau pekerjanya yang masuk pada 9
Desember 2020 atau saat Pilkada 2020.

"Bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur
dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Ida dalam surat edaran menteri
bernomer M/14/HK.04/XII/2020, Selasa (8/12/2020).

Selain itu, Ida melanjutkan, upah lembur juga wajib diberikan kepada buruh atau pekerja yang
harus bekerja, meski daerahnya tidak melangsungkan Pilkada 2020.

"Bagi pekerja buruh yang daerahnya tidak melaksanakan pilkada dan harus bekerja pada hari
libur nasional dimaksud, maka pelaksanaan hak-haknya berlaku," imbuh Ida.
Terakhir, selain memberi upah lembur, Ida juga menegaskan kepada perusahaan untuk
memberikan hak bagi buruh atau pekerjanya untuk menunaikan hak pilih. Jika, mereka memiliki
hak memberikan suara di Pilkada 2020.

"Bagi pekerja/buruh yang daerahnya melaksanakan pilkada dan harus bekerja pada hari
pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh
dapat menggunakan hak pilihnya," Ida menandasi.

184