Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 196
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Ini harus diatur betul. Makanya kita sangat mengimbau,
ini bukan hanya dari pengusaha, tapi juga serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan
bahwa para tenaga kerja Indonesia, suatu saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga
kerja asing. Makanya kita harus mengawal pembahasan aturan turunan UU Ciptaker yang sedang
dibahas
Ringkasan
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)
Faozan Amar mengatakan, aturan turunan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja harus diatur
secara jelas dan rinci. Khususnya menyangkut investor yang menghadirkan tenaga kerja asing
wajib mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja lokal.
Faozan mengakui, dalam UU Cipta Kerja memang dibuka kran untuk tenaga kerja asing ke
Indonesia. Namun tetap dibatasi, yakni hanya untuk bidang-bidang tertentu yang tidak bisa
dikerjakan oleh tenaga kerja lokal karena kurangnya skill dan kompetensi yang dimiliki.
ALIH TEKNOLOGI AKAN TINGKATKAN SKILL DAN KOMPETENSI PEKERJA LOKAL
- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)
Faozan Amar mengatakan, aturan turunan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja harus diatur
secara jelas dan rinci. Khususnya menyangkut investor yang menghadirkan tenaga kerja asing
wajib mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja lokal.
"UU Cipta Kerja memang memberikan angin segar buat pengusaha dan pekerja. Namun harus
diperjelas dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)-nya sebagai turunan UU Cipta Kerja
agar diatur secara detail dalam hal alih teknologi dan alih sumber daya manusia," kata Faozan
Amar dalam Webinar UU Cipta Kerja, Rabu (30/12/2020).
Faozan mengakui, dalam UU Cipta Kerja memang dibuka kran untuk tenaga kerja asing ke
Indonesia. Namun tetap dibatasi, yakni hanya untuk bidang-bidang tertentu yang tidak bisa
dikerjakan oleh tenaga kerja lokal karena kurangnya skill dan kompetensi yang dimiliki.
Artinya, penggunaan tenaga kerja asing juga sangat dibutuhkan di Indonesia karena dapat
mempercepat proses pembangunan nasional yang tersendat karena kompetensi pekerja lokal
yang terbatas. Solusinya, alih teknologi dan penggunaan tenaga kerja lokal sebagai pendamping.
"Negara kita bukan hanya menjadi obyek tapi subjek dalam hal penguasaan teknologi. Apalagi
sumber daya manusia kita melimpah. Alih teknologi ini akan meningkatkan skill dan kompetensi
tenaga kerja lokal dan akhirnya mengambil alih pekerjaan utama yang sebelumnya dipegang
TKA (tenaga kerja asing)," terangnya.
Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini meyakini, begitu
turunan UU Cipta Kerja selesai dibahas, Indonesia akan dihujani investasi asing dan terbukanya
lapangan kerja baru bagi jutaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dengan adanya pertumbuhan investasi, lanjut dia, Indonesia akan mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang juga sekaligus dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja
untuk masyarakat di masa Pandemi Covid-19.
Artinya, keberadaan UU Cipta Kerja tidak hanya menguntungkan para investor, tapi juga
keuntungan bagi tenaga kerja lokal. "Di masa pandemi ini, Indonesia mengalami dampak buruk
195
