Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 199
EKONOM NILAI PROGRAM BANTUAN STIMULUS KETENAGAKERJAAN PERLU
DIEVALUASI
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai
program bantuan stimulus ketenagakerjaan selama masa pandemi harus dievaluasi dan lebih
fokus agar efektif dan tepat sasaran.
Piter mencontohkan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan
untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak wabah COVID-19, yang
dinilainya belum optimal.
"Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang
eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan
Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu
dievaluasi," ujar Piter dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam JPS Kemnaker terdapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha
guna menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program tersebut, diharapkan muncul
lapangan kerja maupun usaha bagi masyarakat.
Selain itu, dalam JPS ada pula program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan masyarakat
utamanya mereka yang menganggur dan setengah menganggur. Kegiatan padat karya akan
dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat.
Kedua program tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil guna
meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.
Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja masih banyak terjadi
bantuan yang tak tepat sasaran di lapangan, sehingga ikhtiar dan modal besar pemerintah
dikhawatirkan tidak betul-betul dirasakan masyarakat dan tidak berkontribuai optimal bagi
perekonomian domestik.
Ia pun menyarankan, agar program bantuan stimulus ketenagakerjaan bisa lebih terarah dan
fokus, tidak hanya sekedar membuat program yang justru tidak efektif.
"Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan
nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker. Ini
mau dibuat macam-macam lagi?," kata Piter.
Piter juga menambahkan, pemerintah dapat mengembangkan sistem untuk program bantuan
sosial dengan memanfaatkan teknologi digital agar dapat diimplementasikan secara lebih cepat
dan lebih efisien.
"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa dan bisa diberikan dengan cepat dan
tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," ujarnya.
198
