Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 197

dari sektor ekonomi. UU Cipta Kerja inilah yang akan membuka lapangan pekerjaan yang besar,"
              ujarnya.
              Dia meyakini, jika tidak ada terobosan UU Cipta Kerja ini, maka Indonesia akan kalah dengan
              negara-negara lainnya. "Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak
              melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura
              dan sebagainya," kata dia.

              Mengutip Buya Syafi'I Ma'arif, kata dia, sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh
              Rakyat Indonesia masih belum terwujudkan.

              "Sekarang UU Cipta kerja ini tentunya menjadi momentum untuk mewujudkan keadilan sosial
              tadi, sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu lebar antara si kaya dan miskin," ujar
              Faozan.

              Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
              (Hippi)  DKI  Jakarta,  Sarman  Simanjorang  mengatakan,  dalam  UU  Cipta  Kerja,  harus  ada
              kewajiban dari investor asing untuk alih teknologi ke pekerja lokal. Alih teknologi tersebut akan
              meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja Indonesia.

              "Bukan lagi mengimbau tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga kerja
              asing yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa.
              Nah, di sinilah yang harus ada kewajiban untuk alih teknologi ke pekerja lokal agar mereka bisa
              bersaing," kata Sarman Simanjorang, Minggu (27/12).

              Menurut Sarman, ketika investor datang ke Indonesia dan membawa tenaga kerja asing, maka
              sudah  menjadi  kewajiban  untuk  mentransfer  teknologi  kepada  anak-anak  bangsa.  Dengan
              begitu, ke depannya, para pekerja lokal juga memiliki skill dan kompetensi yang sama dengan
              para pekerja asing.

              "Ini harus diatur betul. Makanya kita sangat mengimbau, ini bukan hanya dari pengusaha, tapi
              juga serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia,
              suatu saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing. Makanya kita harus
              mengawal pembahasan aturan turunan UU Ciptaker yang sedang dibahas," terangnya.(rmn).


































                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202