Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

Judul Langkah Senyap DPR dan Pemerintah Terbitkan UU Omnibus Law Cipta
Kerja
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/31/12/2020/langkah-senyap-dpr-
dan-pemerintah-terbitkan-uu-omnibus-law-cipta-kerja/
Jurnalis Romys Binekasri
Tanggal 2020-12-31 15:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Satu sama lain saling tumpang-tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan,
akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga dimana-mana

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kami
meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan hoaks yang sudah sangat banyak beredar
terkait UU Cipta Kerja

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kami
tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid,
cuti melahirkan, waktu menyusui. kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kemudian,
perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)

Ringkasan

Tahun 2020 mencatatkan peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Pertama kalinya pemerintah
membuat kebijakan hukum dengan merevisi beberapa undang-undang. Regulasi baru ini
digadang-gadang dapat mendatangkan investasi masuk ke Tanah Air, yakni Omnibus Law Cipta
Kerja. Dalam perjalanan pembahasan, regulasi ini menuai banyak pro dan kontra. Hingga
akhirnya, dengan langkah senyap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah
mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi pada 5 Oktober 2020.

Semenjak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, pada Senin, 5
Oktober 2020, sejumlah hoaks beredar dan memicu kegusaran publik. Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjawab sederet informasi keliru yang begitu
ramai tersebut. Banyak hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait isu klaster
ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Informasi keliru itu tidak bisa
dipertanggungjawabkan.

96