Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peratuaran Presiden (Perpres) turunan UU
Omnibus Law Cipta Kerja.
Sejumlah perserta aksi dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) melakukan aksi
damai dengan menonton bareng siaran langsung sidang uji materi UU Omnibuslaw yang sedang
berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA
POS

Diwarnai Kabar Bohong

Semenjak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, pada Senin, 5
Oktober 2020, sejumlah hoaks beredar dan memicu kegusaran publik. Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjawab sederet informasi keliru yang begitu
ramai tersebut.

Banyak hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait isu klaster ketenagakerjaan dalam UU
Omnibus Law Cipta Kerja. Informasi keliru itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan hoaks yang sudah sangat banyak
beredar terkait UU Cipta Kerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta,
Rabu (7/10).

Adapun informasi keliru yang beredar terkait UU Cipta Kerja yakni banyaknya hak-hak pekerja
yang dihapuskan. Diantaranya upah minimum, pesangon bagi yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), cuti haid, cuti melahirkan, dan jam kerja para buruh, status
kekaryawanan sebagai pegawai kontrak seumur hidup, serta bakal banyaknya tenaga kerja asing
(TKA) yang masuk ke Indonesia secara bebas.

Airlangga menegaskan bahwa para pekerja mendapatkan kepastian pembayaran pesangon dan
mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, di dalam UU Omnibus Law
Cipta Kerja tertera manfaat lain bagi para pekerja yang terkena PHK.

Misalnya, peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta akses pada kesempatan kerja yang
baru. Airlangga mengatakan, mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja, dan istirahat minggu
tetap mengacu regulasi lama di Pasal 77 dan Pasal 79.

Para demonstran berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di area Patung
Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Aksi gabungan
buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu meminta Presiden mengeluarkan
Perppu pencabutan UU tersebut karena dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Foto: Dery
Ridwansah

Bahkan mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja juga
mengatur pekerjaan yang sifatnya fleksibel atau tidak terikat dengan waktu kerja, seperti e-
commerce.

Masalah itu, diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan dalam Pasal 77.

"Kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah,
cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui. kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU
lama," tegasnya.
Para pekerja kontrak juga dipasrikan tetap mendapat jaminan perlindungan upah dan
kesejahteraan. Pergantian perusahaan outsourcing diatur dalam Pasal 66. UU Omnibus Law Cipta

99