Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

langkah strategis penanganan Covid-19. Belum cukup sampai di situ, Uchok juga menjabarkan
kekurangan program TKM dan padat karya. Menurutnya, minimnya data tentang kondisi di desa
merupakan bukti Kemnaker tidak memiliki sumberdaya manusia yang siap menjalankan program
TKM.

KPK DIMINTA PELOTOTI PROGRAM JPS KEMNAKER

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti bantuan jaring
pengaman sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Uchok bilang, JPS itu berpotensi diselewengkan karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Selain faktor karena data yang tidak akurat dalam pendistribusian bantuan tersebut, juga karena
ketidaksiapan pemerintah dalam penanganan masalah tersebut.

Dia mencontohkan, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan padat karya yang diluncurkan
Menaker Ida Fauziyah yang diklaim merupakan langkah strategis penanganan Covid-19.

"TKM ini program untuk masyarakat yang punya usaha kecil. Sedangkan program padat karya
untuk pengangguran atau setengah pengangguran, tapi yang lebih siap yang sudah punya usah
kecil," ujarnya.
Sayangnya, Uchok melihat program TKM sangat rawan diselewengkan.

Persyaratan ringan seperti cukup membentuk kelompok, ada surat pernyataan dari desa bahwa
kelompok itu benar-benar ada di desanya, dan jenis usaha tergantung kelompok dan kearifan
lokal.

"Persyaratan ini rawan adanya kebocoran anggaran karena dengan persyarayan ini, terlihat
Kemnaker itu tidak punya data. Misalnya di desa, siapa saja yang sudah kerja, berapa angka
pengangguran, atau setengah pengangguran di desa," jelasnya.

Belum cukup sampai di situ, Uchok juga menjabarkan kekurangan program TKM dan padat
karya. Menurutnya, minimnya data tentang kondisi di desa merupakan bukti Kemnaker tidak
memiliki sumberdaya manusia yang siap menjalankan program TKM.

"Program Padat Karya dan TKM ini banyak potensi gagalnya. Data pengangguran yang akurat
itu belum dimiliki Kemnaker. Untuk sementara, yang mendapatkan bantuan program ini mungkin
bisa keluar dari masalah ekonomi. Tapi, bagaimana mereka yang harusnya mendapatkan
bantuan, tapi belum tersentuh dengan bantuan, Kemnaker mau kasih bantuan program apa,"
tegasnya.

Sampai periode per 2 Oktober 2020, Kemnaker telah menyalurkan bantuan kepada Program TKM
kepada 1.985 kelompok wirausaha, dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok Padat
Karya dengan melibatkan 21.820 orang.

Penerima bantuan tersebut, nantinya mendapatkan pembekalan pelatihan berkelanjutan, dan
didampingi langsung dari Kemnaker.
Hanya saja, Uchok tidak lantas percaya dengan data tersebut.

"Kemnaker harus transparan dan membuka ke publik siapa saja dan kelompok mana saja yang
mendapat bantuan program tersebut, dan berapa anggaran yang sudah dikeluarkan," tegasnya.

102