Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 107
Confederation (JTUC-Rengo), Central Autonoma de Trabajadores del Peru, FNV Netherlands,
Memur-Sen Turky, telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencabut omnibus law UU Cipta Kerja,
karena menimbulkan ancaman bagi proses demokrasi, serta menempatkan kepentingan dan
tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas, dan lingkungan.
Organisasi serikat pekerja internasional juga prihatin bahwa prosedur dan substansi omnibus law
UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan hak asasi manusia di Indonesia, dan hukum hak asasi
manusia internasional.
Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang di masa depan tidak mengurangi hak dan
manfaat yang telah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 serta
standar ketenagakerjaan internasional.
"Namun ternyata aspirasi dan penolakan masyarakat nasional dan internasional tidak digubris.
Pengesahan UU Cipta Kerja pun dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan saat
pengesahan, anggota DPR tidak menerima naskah UU Cipta Kerja yang disahkan," lanjut
keterangan Aspek Indonesia.
Jargon yang selalu digaungkan Pemerintah untuk kemudahan investasi, ternyata mendapat
banyak penolakan dari masyarakat. Bukan karena masyarakatnya anti investasi. Tapi karena
kemudahan investasi yang dicanangkan Pemerintah, justru akan membuat rakyat Indonesia
kehilangan jaminan untuk dapat hidup layak.
Jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah, dan kepastian jaminan sosial terancam hilang
dengan diundangkannya UU Cipta Kerja.
Aspek Indonesia menegaskan, pengesahan UU Cipta Kerja terbukti telah menggerus berbagai
hak normatif pekerja yang sebelumnya ada dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003. Antara lain berkurangnya besaran pesangon bagi pekerja yang di-PHK, terbukanya
potensi eksploitasi pekerja akibat dipermudahnya praktik outsourcing dan kontrak kerja berulang
tanpa kepastian jaminan status hubungan kerja. Termasuk dihilangkannya komponen survei
kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum setiap tahun.
Jiwa omnibus law UU Cipta Kerja yang berisi "Flexibility Labor", "Easy Hiring", dan "Easy Firing"
di masa depan akan menimbulkan praktek eksploitasi terhadap rakyat. Sedangkan Negara pada
saat itu telah "kehilangan" kewenangannya untuk dapat memberikan jaminan perlindungan
kepada rakyat, dalam mendapatkan hak konstitusionalnya untuk bisa hidup sejahtera.
Kilas Balik Sibuknya Erdogan Di 2020, Dari Bertemu Kanselir Jerman Hingga Dikunjungi Vladimir
Putin Pemerintah sebagai representasi negara seharusnya hadir untuk menjamin terpenuhinya
jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat UUD 1945.
EDITOR: AGUS DWI Tag: KILAS BALIK REFLEKSI AKHIR TAHUN ASPEK INDONESIA UU CIPTA
KERJA .
106
