Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

Judul Rawan Diselewengkan, KPK Diminta Awasi Program JPS Kemnaker
Nama Media rmol.id
Newstrend Program Jaringan Pengaman Sosial
Halaman/URL https://hukum.rmol.id/read/2020/12/31/468423/rawan-diselewengkan-
kpk-diminta-awasi-program-jps-kemnaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-31 12:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Anaysis (CBA)) TKM ini
program untuk masyarakat yang punya usaha kecil. Sedangkan program padat karya untuk
pengangguran atau setengah pengangguran, tapi yang lebih siap yang sudah punya usah kecil

negative - Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Anaysis (CBA)) Persyaratan
ini rawan adanya kebocoran anggaran karena dengan persyarayan ini, terlihat Kemnaker itu
tidak punya data. Misalnya di desa, siapa saja yang sudah kerja, berapa angka pengangguran,
atau setengah pengangguran di desa

positive - Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Anaysis (CBA)) Program Padat
Karya dan TKM ini banyak potensi gagalnya. Data pengangguran yang akurat itu belum dimiliki
Kemnaker. Untuk sementara, yang mendapatkan bantuan program ini mungkin bisa keluar dari
masalah ekonomi. Tapi, bagaimana mereka yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi belum
tersentuh dengan bantuan, Kemnaker mau kasih bantuan program apa

negative - Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Anaysis (CBA)) Kemnaker
harus transparan dan membuka ke publik siapa saja dan kelompok mana saja yang mendapat
bantuan program tersebut, dan berapa anggaran yang sudah dikeluarkan

negative - Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center for Budget Anaysis (CBA)) Karena itu,
meminta kepada KPK untuk mengawasi program ini. Kalau datanya tidak akurat, maka sangat
berpotensi terjadi kebocoran anggaran

Ringkasan

Diharapkan tidak ada lagi pejabat yang mengkorupsi dana bantuan program penanggulangan
bagi masyarakat terdampak Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun
tangan memantau program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker)

111