Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

LANGKAH SENYAP DPR DAN PEMERINTAH TERBITKAN UU OMNIBUS LAW CIPTA
KERJA
Tahun 2020 mencatatkan peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Pertama kalinya pemerintah
membuat kebijakan hukum dengan merevisi beberapa undang-undang. Regulasi baru ini
digadang-gadang dapat mendatangkan investasi masuk ke Tanah Air, yakni Omnibus Law Cipta
Kerja.

Dalam perjalanan pembahasan, regulasi ini menuai banyak pro dan kontra. Hingga akhirnya,
dengan langkah senyap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mengesahkan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi pada 5 Oktober 2020.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan menjelaskan, UU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat karena banyaknya aturan yang
saling tumpang-tindih. Rumitnya aturan, kata Luhut, membuka celah pihak-pihak yang tak
bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.
"Satu sama lain saling tumpang-tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan,
akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga dimana-mana," ujarnya dalam acara
diskusi secara virtual, Rabu (21/10).

Awal tercetusnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dimulai pada Oktober 2019 saat Presiden Joko
Widodo (Jokowi) resmi kembali duduk memimpin pemerintahan untuk kedua kalinya. Saat itu,
Jokowi berbicara sebuah konsep hukum perundang-undangan yang diyakini dapat membawa
angin segar bagi iklim investasi.

Kemudian, rencana tersebut dimasukkan oleh DPR ke dalam RUU Program Legislasi Nasional
Prioritas 2020 pada 22 Januari 2020. Pada bulan berikutnya, DPR mengaku telah melakukan
roadshow ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan rancangan regulasi tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir
pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta
Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam
rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-
Undang. Foto: Dery Ridwansah/
Pada 2 April 2020 DPR tetap menggelar rapat paripurna untuk membahas RUU Cipta Kerja
meskipun badai Covid-19 sedang menerpa negeri. Pembahasan RUU tersebut sempat tertunda
pada akhir bulan karena narasumber tak hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pada bulan berikutnya, tepatnya pada Hari Buruh Internasional berlangsung demo besar-besaran
yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja. Tak hanya buruh, ribuan mahasiswa di berbagai
wilayah ikut bersuara. Mereka khawatir regulasi baru tersebut menimbulkan dampak merugikan
bagi perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja pada masa yang akan datang.
Namun, DPR dan pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa RUU sapu jagat tersebut diperlukan
untuk membantu perekonomian yang tengah dihantam krisis akibat Covid-19. Meskipun Partai
Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg), namun
pembahasan RUU tersebut tetap dilanjutkan.
Pada Agustus 2020, gelombang penolakan semakin besar datang dari Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) beserta elemen serikat pekerja lainnya. Aksi penolakan terhadap RUU
Omnibus Law Cipta Kerja juga digelar oleh kelompok buruh secara serempak di 20 provinsi di
Indonesia.

97