Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2020

Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet, dan Pakar
Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, yang disampaikan secara
terpisah di Jakarta, Minggu (6/12).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono,
mengatakan pihaknya menyiapkan empat proyek prioritas atau pembangunan infrastruktur 2021
untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Empat proyek tersebut antara lain pengembangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan
NTT. Lalu, dukungan pengembangan Kawasan Industri dan ketiga mendukung pengembangan
lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Terakhir, program Padat Karya Tunai (PKT) di
seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar.

Menurut Randy, beberapa proyek tersebut berpotensi mengurangi angka pengangguran dan
pada muaranya angka kemiskinan. Namun demikian, relatif sulit untuk menyasar pengganggur
yang jumlahnya sekarang 9,7 juta orang.
Sebab, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kerap kurang
mendukung misalnya untuk pembangunan destinasi pariwisata superprioritas.

Selain itu, program padat karya tunai (PKT), tidak bisa dianggap program penuh yang dapat
menurunkan pengangguran karena umumnya PKT ini sifatnya, jadi orang yang bekerja di PKT
ini sifat pekerjaannya tidak berkelanjutan. Di samping itu, upah PKT juga tentu tidak sebesar
bekerja di sektor lapangan usaha utama. Jadi, masyarakat yang bekerja PKT ini rentan masuk
ke jurang kemiskinan kembali," katanya Randy.

Menurut dia, untuk mengatasi pengangguran, pemerintah harus berupaya menarik investasi ke
sektor manufaktur yang kapasitas serapan tenaga kerjanya sangat besar. Selain itu, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) harus didorong menjadi solusi alternatif dalam menciptakan
lapangan kerja sekaligus menyerap pekerja yang dominan lulusan SMA ke bawah.
"UMKM nanti bisa didorong untuk terhubung dengan industri/usaha yang lebih besar,"
pungkasnya.

Sementara itu, Bambang Budiarto mengatakan Kementerian PUPR seharusnya fokus pada
penanganan proyek, sedangkan upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan diurus
kementerian terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Terkait Kementerian PUPR, secara umum memang akan mampu meminimalisir pengangguran
karena menyerap tenaga kerja, tapi sayangnya hanya sesaat," katanya. n.

5