Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 211
Dirinya mengingatkan agar tidak mengesampingkan kebutuhan para pekerja penyandang
disabilitas, khususnya dalam mendapatkan hak atas kesempatan memperoleh pekerjaan. "Oleh
karenanya penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara
untuk semua penyandang disabilitas," jelasnnya.
Senada dengan Krishna, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor
70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan
terwujudnya ekonomi inklusif.
"Penyandang Disabilitas memiliki skill-set yang baik dalam beradaptasi, khususnya menggunakan
teknologi. Jadi perusahaan dengan mekanisme kerja remote working, digital dan atau
telemarketing sangat mungkin untuk mempekerjakan penyandang disabilitas," beber Angkie.
Disamping itu, Krishna mengimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi
regulasi yang telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang
Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate
Social Responsibility) dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar
dapat memperbaiki ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.
Tidak lupa pula dirinya mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan
memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar
tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.
Pada kesempatan sama, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Madura Dhyah Swasti
Kusumawardhani mengingatkan, bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh warga
negara yang dijamin undang-undang.
"Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan memastikan perusahaan dan pekerja kita telah
terlindungi program BPJAMSOSTEK, agar tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun
terjamin," kata Dhyah.
[geh].
210
