Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 33

Judul               WASPADAI LONJAKAN PERSELISIHAN
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2020-12-14 04:24:00
                Ukuran              299x286mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 209.300.000

                News Value          Rp 627.900.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral  -  Bob  Azzam  (Wakil  Ketua  Bidang  Ketenagakerjaan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia
              (Apindo))  Setelah  PP  [peraturan  pemerintah]  rampung,  pemerintah  harus  segera  melakukan
              sosialisasi, pelatihan untuk bipartit perusahaan, serta standardi-sasi pekerja yang berposisi di
              level HRD agar mereka paham dengan aturan yang berlaku nanti

              negative  -  Bob  Azzam  (Wakil  Ketua  Bidang  Ketenagakerjaan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia
              (Apindo))  Dengan  adanya  otonomi  daerah,  profesionalisme  tenaga  pengawas  ini  mengalami
              downgrade.  Harapannya  bisa  diperkuat.  Setidaknya,  kompetensi  mereka  distandardisasi  oleh
              pemerintah pusat.

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini pemerintah melalui Kemenaker telah
              memiliki Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker]

              negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal) Implikasinya, proses pemulihan pasar kerja pun
              akan terganggu.

              positive - Anton J. SupiL (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang  Ketenagakerjaan  dan  Hubungan  Industrial)  Nanti  otomatis  akan  ada  fase  antara
              pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk melakukan penyesuaian perjanjian kerja bersama


              Ringkasan

              Pemerintah  perlu  mewaspadai  lonjakan  perselisihan  hubungan  industrial  pada  tahun  depan
              menyusul masa transisi pemberlakuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke
              UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam kaitan itu pemerintah dinilai sudah saatnya
              melakukan  sentralisasi  sistem  pengawasan  ketenagakerjaan  demi  menjamin  profesionalisme
              tenaga pengawas hubungan industrial.

              Di  sisi  lain,  Organisasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (OPSI)  sudah  mewanti-wanti  bahwa  jika
              pemerintah gagap dalam merespons masa peralihan tersebut, jumlah gugatan terkait dengan
              perselisihan  hubungan  industrial  berpotensi  melonjak  20%-30%  pada  2021.  Menteri
              Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  pekan  lalu  mengatakan  bahwa  pemerintah  menargetkan

                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38