Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta orang pada 2021. Namun dia memastikan masa
transisi akan berjalan dengan baik melalui koordinasi erat dengan berbagai pemangku
kepentingan seperti DPR, serikat pekerja/serikat buruh, Apindo, Kadin, dan kalangan akademisi.

WASPADAI LONJAKAN PERSELISIHAN

Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan perselisihan hubungan industrial pada tahun depan
menyusul masa transisi pemberlakuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam kaitan itu pemerintah dinilai sudah saatnya
melakukan sentralisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan demi menjamin profesionalisme
tenaga pengawas hubungan industrial.

Di sisi lain, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) sudah mewanti-wanti bahwa jika
pemerintah gagap dalam merespons masa peralihan tersebut, jumlah gugatan terkait dengan
perselisihan hubungan industrial berpotensi melonjak 20%-30% pada 2021. Untuk itu, supaya
proses transisi tersebut berjalan mulus kalangan pengusaha menggarisbawahi sejumlah hal yang
penting dilakukan atau diantisipasi.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam tidak
menampik perkiraan bahwa penyerapan tenaga kerja dari sektor investasi akan terhambat tahun
depan jika iklim ketenagakerjaan di Tanah Air tidak kondusif.

"Setelah PP (peraturan pemerintah) rampung, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi,
pelatihan untuk bipartit perusahaan, serta standardisasi pekerja yang berposisi di level HRD agar
mereka paham dengan aturan yang berlaku nanti," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (13/12).

Sosialisasi harus memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku agar tidak muncul
kebingungan serta multiin-terpretasi kebijakan yang bisa memicu perselisihan hubungan
industrial (PHI) ke depannya.

Selain itu, Bob juga mempersoalkan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih solid dan
profesional, terutama bagi tenaga pengawas hubungan industrial. "Dengan adanya otonomi
daerah, profesionalisme tenaga pengawas ini mengalami downgrade. Harapannya bisa
diperkuat. Setidaknya, kompetensi mereka distandardisasi oleh pemerintah pusat."

Standardisasi pekerja terutama perlu dilakukan untuk mereka yang berada di bagian sumber
daya manusia (SDM) perusahaan. Hal ini mendesak karena merupakan jaminan bahwa pekerja
di sektor tersebut paham dengan aturan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pekan lalu mengatakan bahwa pemerintah menargetkan
penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta orang pada 2021.
Namun dia memastikan masa transisi akan berjalan dengan baik melalui koordinasi erat dengan
berbagai pemangku kepentingan seperti DPR, serikat pekerja/serikat buruh, Apindo, Kadin, dan
kalangan akademisi.

Ida menyarankan kepada perusahaan untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak meski
mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak pekerja pada masa masa transisi menuju
penerapan UU Cipta Kerja tahun depan.

Dia berjanji akan transparan menyampaikan kepada publik terkait dengan proses formulasi
kebijakan dan draf kebijakan yang akan dibuat.

Beberapa agenda penting yang menjadi fokus adalah penyediaan dan peningkatan sarana dan
prasarana pelatihan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi. Selain itu penyediaan sistem
33