Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

KEMNAKER GARAP DATA PASAR TENAGA KERJA MELALUI DIGITAL

Upaya Menyerap Pengangguran Di Masa Pandemi

Meningkatnya angka pengangguran terbuka yang terjadi selama pandemi Covid-19 membuat
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) putar otak. Lembaga yang dikomandoi Ida Fauziyah
ini tengah menggarap data pasar kerja nasional yang terintegrasi digital. Nanti data itu bisa
diakses oleh pemerintah maupun swasta.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan, data jumlah pengangguran terbuka
tahun ini mencapai 6,88 juta orang atau 4,99 persen dari total angkatan kerja. Angka tersebut
belum termasuk setengah penganggur yang mencapai 6,36 juta orang, dan pekerja paruh waktu
24 juta orang.

Pandemi Covid-19 yang berimbas ke dunia usaha dan industri, lanjut Suhartono, diperkirakan
akan mendongkrak angka pengangguran terbuka menjadi 7,33 persen. Bahkan bisa jadi
mencapai 9,02 persen.

"Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ini secara langsung akan berdampak pada
perekonomian nasional," ujar Suhartono, kemarin.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan penempatan tenaga kerja baik
di pusat, daerah maupun swasta. Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker tengah menggarap sistem
informasi pasar tenaga kerja secara digital. Upaya pembentukan data pasar kerja nasional yang
terintegrasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data.

"Kebijakan ini adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas
Suhartono.

Data itu nantinya dapat diakses dengan mudah oleh instansi pemerintah pusat, daerah maupun
swasta. Big data yang terintegrasi ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengambil
keputusan, baik di pemerintahan maupun swasta. Selain itu, bisa digunakan sebagai dasar bagi
daerah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan di
sektor ketenagakerjaan.

Menurut Suhartono, tanpa adanya data pasar kerja yang terintegrasi dan terverifikasi tentang
penawaran dan ketersediaan pasar kerja, akan berdampak pada pengangguran dan
ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan industri dengan kemampuan angkatan kerja.

Data pasar kerja nasional terintegrasi ini bisa diakses oleh seluruh stakeholders yang
membutuhkan data pencari kerja plus kondisi demografisnya. Sebab, datanya meliputi informasi
administratif tentang karakteristik pencari kerja (suplai tenaga kerja) dan lowongan kerja
(pennintaan tenaga kerja).

Data lainnya, berupa bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan
pembangunan serta perencanaan tenaga kerja pun termuat dalam sistem informasi digital ini.
"Sebagai contoh, data ini menyediakan informasi mengenai fluktuasi permintaan dan penawaran
yang dapat memberi sinyal bagi intervensi kebijakan," kata Suhartono.

Data ini juga menampilkan informasi kesesuaian antara latar belakang pendidikan para pencari
kerja berdasarkan gender dan kelompok umur dengan kualifikasi yang dibutuhkan pengusaha.
Data terkait kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan ini juga sangat bermanfaat.

28