Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

terintegrasi yang memuat data serta informasi mengenai program pelatihan, penempatan, dan
hal-hal lain terkait dengan ketenagakerjaan.
"Saat ini pemerintah melalui Kemenaker telah memiliki Sistem Informasi Ketenagakerjaan
(Sisnaker]," kata Ida.

OPSI, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal Timboel Siregar, mengingatkan mengenai potensi
kenaikan jumlah PHI tersebut jika pemerintah kurang baik dalam mengelola proses transisi
pemberlakukan payung hukum ketenagakerjaan di era baru melalui UU Ciptaker.

"Implikasinya, proses pemulihan pasar kerja pun akan terganggu."

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Bandung,
PN Surabaya, dan PN Semarang, terdapat 894 gugatan PHI tahun ini. Lebih sedikit dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, yakni 941 gugatan.
Penurunan ini disebabkan dua faktor, yaitu pemahaman kondisi force majeur yang dialami
perusahaan dan risiko perselisihan tidak setimpal bagi para pekerja akibat kesempatan kerja ikut
surut akibat pandemi Covid-19.

Pada 2021, faktor-faktor tersebut kemungkinan besar tidak lagi menjadi penghambat bagi
penambahan jumlah gugatan terkait dengan perselisihan hubungan industrial.

Menurut Timboel, beberapa hal masih menyisakan pertanyaan di masa transisi tahun depan
seperti masalah kontrak kerja dan tenaga alih daya. Bila masalah ini tidak ditangani secara
kondusif maka berpotensi meningkatkan ketidakpastian berusaha bagi investor.

Sementara itu, pengusaha dan pekerja siap melakukan perundingan bipartit pada masa peralihan
dari UU Nomor 13 Tahun 2003 ke UU Ciptaker. Dalam perundingan tersebut akan dilakukan juga
penyesuaian terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) dengan undang-undang yang berlaku.

"Nanti otomatis akan ada fase antara pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk melakukan
penyesuaian perjanjian kerja bersama," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. SupiL PKB dalam
Pasal 61 huruf 'e' UU Ciptaker baru dijelaskan sebagai adanya keadaan atau kejadian tertentu
yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Penjelasan lebih lanjut belum terpublikasi dan masih menunggu rampungnya rancangan
peraturan pemerintah (RPP) turunan dari UU Ciptaker. Ke depan, kata Anton, pelaku usaha
berharap substansi dari RPP UU Ciptaker tidak kontraproduktif dengan tujuan utama dibuatnya
aturan tersebut, yakni penciptaan lapangan pekerjaan.

Dimintai pendapatnya, Direktur Eksekutif Center of Refonn on Economics Mohammad Faisal
mengatakan pemerintah seharusnya sudah mengakomodasi aspirasi dan keluhan dari berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pekerja, dalam pembahasan RPP UU Ciptaker, sehingga tak
perlu bersikap defensif dan terburu-buru.

JAGA HUBUNGAN DI MASA TRANSISI

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law memang telah disahkan dengan tujuan yang intinya
memberikan karpet merah bagi investor untuk berusaha agar memberikan lapangan kerja
seluas-luasnya. Pasalnya, angkatan kerja terus meningkat setiap tahun, sedangkan tingkat
penyerapannya jauh lebih sedikit.

Di sisi lain, dengan adanya UU Cipta Kerja bukan berarti segala sesuatu pasti berjalan mulus.
Aturan main ini harus dikawal total agar potensi perselisihan hubungan industrial bisa dikelola
34