Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 8
Judul Pemerintah Diminta Akomodasi Aspirasi UU Ciptaker
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201214/12/1330418/pemerintah-
diminta-akomodasi-aspirasi-uu-ciptaker
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-12-14 06:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Dalam pembahasan
RPP UU Ciptaker, mestinya pemerintah sudah mengakomodasi asipirasi dan komplain dari
berbagai pihak, termasuk dari buruh. Jadi, tidak bersikap defensif dan terburu-buru
negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Ini bisa
menimbulkan instabilitas dan bisa menganggu iklim usaha
Ringkasan
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan
pemerintah seharusnya sudah mengakomodasi aspirasi dan komplain dari berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pekerja, dalam pembahasan RPP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Dalam pembahasan RPP UU Ciptaker, mestinya pemerintah sudah mengakomodasi asipirasi dan
komplain dari berbagai pihak, termasuk dari buruh. Jadi, tidak bersikap defensif dan terburu-
buru," ujar Faisal kepada, Minggu (13/12/2020).
PEMERINTAH DIMINTA AKOMODASI ASPIRASI UU CIPTAKER
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan
pemerintah seharusnya sudah mengakomodasi aspirasi dan komplain dari berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pekerja, dalam pembahasan RPP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Dalam pembahasan RPP UU Ciptaker, mestinya pemerintah sudah mengakomodasi asipirasi dan
komplain dari berbagai pihak, termasuk dari buruh. Jadi, tidak bersikap defensif dan terburu-
buru," ujar Faisal kepada, Minggu (13/12/2020).
7
