Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

BSU DAN RELAKSASI IURAN DONGKRAK JUMLAH PESERTA BPJAMSOSTEK CABANG
PEKALONGAN
Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di
Kantor BP Jamsostek Cabang Pekalongan mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-
19. Adanya Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan program relaksasi iuran telah mendongkrak
kepesertaan sepanjang tahun ini.

Kepala BP Jamsostek Cabang Pekalongan, Budi Jatmiko mengatakan, sejak kasus pertama Covid-
19 diumumkan pada Maret lalu, jumlah peserta program jaminan sosial mulai menurun. "Jumlah
peserta BP Jamsostek Cabang Pekalongan terkoreksi cukup signifikan. Dari 90.000 peserta, turun
drastis menjadi 85.000 peserta," terangnya.

Menurutnya, penurunan jumlah peserta tersebut terjadi karena banyaknya pekerja yang
dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan terdampak
pandemi Covid-19. Namun adanya dua kebijakan pemerintah, Bantuan Subsidi Upah dan juga
relaksasi iuran mendorong perusahaan mendaftarkan karyawannya.

"Dua kebijakan itu direspon positif sehingga membuat banyak badan usaha mendaftarkan
karyawanya maupun pekerja BPU yang mendaftarkan diri menjadi peserta. Adanya stimulus dari
pemerintah itu membuat jumlah peserta kembali terdongkrak," sambungnya.
Budi Jatmiko menyebutkan, hingga akhir November, jumlah peserta yang terdaftar di BP
Jamsostek Cabang Pekalongan tercatat 156.676 orang. Jumlah tersebut tersebar di Kota
Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemalang.

Sebanyak 156.676 peserta tersebut meliputi peserta kategori Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebanyak 94.751 dan peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 16.834. Selain itu, peserta
dari jasa konstruksi sebanyak 45.003 dan peserta pekerja migran tercatat 88 orang.

Lebih lanjut Budi Jatmiko mengatakan, selain adanya stimulus tersebut, potensi kepesertaan BP
Jamsostek di Kantor Cabang Pekalongan juga masih cukup besar. Salah satu potensi yang belum
tergali secara maksimal yakni dari sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau pekerja
bukan penerima upah.

Potensi yang cukup besar tersebut belum bisa digarap karena belum adanya regulasi yang
mewajibkan pekerja bukan penerima upah untuk mendaftarkan diri dalam program BP
Jamsostek. Hal ini berbeda dengan sektor pekerja penerima upah yang sudah diatur dalam
regulasi yang jelas dan diwajibkan untuk mendaftar sebagai peserta.

Menurut Jatmiko, komposisi pekerja bukan penerima upah lebih besar dibandingkan pekerja
penerima upah, 70:30. Dari total kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang
terdaftar saat ini terbanyak justru dari pekerja penerima upah. "Regulasi yang masih menjadi
kendala. Kami akan mengupayakan bisa digali pada tahun 2021 mendatang," tambahnya.

43