Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

Ringkasan

Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)-Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz mengatakan pihaknya ini tengah mengupayakan
menggunakan jalur uji materil dan uji formil ke Mahkamah Konsitusi untuk membatalkan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ditemui di tengah aksi FSPMI-KSPI di kawasan Silang
Monas Barat, Riden mengatakan saat ini pihaknya sidang uji materil yang diupayakan pihaknya
telah masuk sidang ke tiga di Mahkamah Konstitusi.

FSPMI-KSPI UPAYAKAN JALUR UJI MATERIL DAN UJI FORMIL UNTUK BATALKAN
UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)-Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz mengatakan pihaknya ini tengah mengupayakan
menggunakan jalur uji materil dan uji formil ke Mahkamah Konsitusi untuk membatalkan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Ditemui di tengah aksi FSPMI-KSPI di kawasan Silang Monas Barat, Riden mengatakan saat ini
pihaknya sidang uji materil yang diupayakan pihaknya telah masuk sidang ke tiga di Mahkamah
Konstitusi.

Sidang uji materil tersebut, kata Riden, rencananya digelar dua minggu sekali ke depannya.
Dalam uji materil tersebut, kata Riden, ada 15 hal yang diminta untuk dibatalkan dalam Undang-
Undang tersebut.

"Tentunya yang paling pokok hubungan kerja PKWT, tentang pesangon, outsourcing, Tenaga
Kerja Asing, sanksi pidana, waktu kerja, bebasnya outsourcing tadi, alih daya, dan lainnya," kata
Riden di Kawasan Silang Monas Barat Jakarta Pusat pada Selasa (29/12/2020).

Sementara itu, untuk uji formil, Riden sudah mendaftarkannya pada pertengah Desember 2020.

Namun demikian, kata Riden, pihaknya belum mendapatkan nomor perkara untuk uji formil
tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, diperkirakan sidang baru akan digelar sekira
bulan Mei tahun 2021.

Untuk kedua sidang tersebut, kata Riden, pihaknya akan memnuhi semua persyaratan dan
mekanisme persidangan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi .

Riden mengatakan sejauh ini pihaknya cukup yakin akan memenangkan gugatan tersebut.

Namun demikian, ia berharap kepada Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan perkara
tersebut dengan hati nuraninya.

"Kami cukup percaya. Makanya, ketika apa harapan terhadap MK ya saya menjawab hanya satu
saja. Nurani. Gunakan nurani dan keadilan. Karena saya yakin Majelis pun tahu tentang proses
ini. Karena kan banyak para ahli, baik hukum tata negara, hukum pidana, ahli pembentukan
undang-undang sudah statement semua. Professor professor sudah menyatakan bahwa Undang-
Undang ini cara pembuatannya amburadul. Itulah yang kami maksud Majelis, mohon gunakan
nurani," kata Riden.

59