Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 62

INVESTOR ASING WAJIB ALIH TEKNOLOGI KE PEKERJA INDONESIA, INI
              PENJELASAN PENGUSAHA
              Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan
              peraturan  presiden  (RPerpres)  yang  merupakan  aturan  turunan  UU  nomor  11  tahun  2020
              tentang Cipta Kerja . Dalam RPP dan Rperpres tersebut, pemerintah diminta mewajibkan para
              investor asing untuk alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.

              Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (Hippi)  DKI  Jakarta,  Sarman
              Simanjorang mengatakan dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
              investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal. Harapannya,
              alih teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja Indonesia.

              "Bukan lagi mengimbau tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga kerja
              asing yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa.
              Nah, disinilah yang harus ada kewajiban untuk alih teknologi ke pekerja lokal agar mereka bisa
              bersaing," kata Sarman Simanjorang di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

              Menurut Sarman, ketika investor datang ke Indonesia dan membawa tenaga kerja asing, maka
              sudah menjadi kewajiban untuk melakukan vokasi, melakukan transfer teknologi kepada anak-
              anak bangsa. Dengan begitu, kedepannya, para pekerja lokal juga memiliki skill dan kompetensi
              yang sama dengan para pekerja asing.

              "Ini harus diatur betul. Makanya kita sangat mengimbau, ini bukan hanya dari pengusaha, tapi
              juga serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia,
              suatu saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing. Makanya kita harus
              mengawal pembahasan aturan turunan UU Ciptaker yang sedang dibahas," terangnya.










































                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67