Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 66

Harapannya,  para  pengusaha  dan  para  serikat  pekerja  bisa  bersama-sama  mengawal
              pembahasan RPP dan RPerpres yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.
              Supaya nantinya, anak-anak bangsa ini diwajibkan menerima alih teknologi dari tenaga-tenaga
              asing yang didatangkan oleh perusahaan asing maupun lokal.

              "Makanya, ini sesuatu yang harus dikawal. Jadi yang harus dikawal adalah berbagai turunan dari
              peraturan pemerintah dan peraturan presiden dari UU Cipta Kerja ini. Supaya, nantinya apa yang
              menjadi tujuan dari UU Cipta Kerja ini, tidak melenceng dari turunan teknis dari UU tersebut,
              salah satunya menyangkut alih teknologi," jelasnya.

              Sarman menambahkan, alih teknologi adalah bagaimana supaya tenaga-tenaga kerja yang ada,
              apakah itu di Penanaman modal asing (PMA) atau perusahaan multinasional diberikan tanggung
              jawab untuk meningkatkan skill dari tenaga kerjanya.

              Hal itu juga sejalan dengan program pemerintah mengenai vokasi.

              Artinya, tenaga kerja Indonesia yang hampir 90 persen adalah tamatan sekolah menengah atas
              harus ditingkatkan kemampuannya, skillnya, dan kompetensinya melalui program vokasi atau
              alih teknologi yang diatur secara jelas dan rinci dalam RPP dan Perpres.

              "Dalam UU Cipta Kerja juga dibuka kran untuk tenaga kerja asing, tapi untuk bidang-bidang
              tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Akan tetapi, itu harus ada kewajiban,
              bahwa tenaga-tenaga kerja asing ini wajib mentransfer pengetahuannya kepada pekerja-pekerja
              lokal. Ini yang sedang kita perjuangkan ke pemerintah," tegasnya.

              Pihaknya  sangat  berharap,  pada  2021,  efektivitas  UU  Cipta  Kerja  sudah  bisa  dirasakan
              manfaatnya oleh para pekerja lokal dan pengusaha.

              Indikatornya, banyak investor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara masif.

              Sebab, sasaran utama UU Cipta Kerja adalah bagaimana mampu melahirkan tenaga kerja untuk
              anak bangsa.

              "Angkatan kerja kita setiap tahun hampir 2,9 juta, yang menganggur saat ini sudah hampir 15
              juta, solusi kongkrit untuk mengurangi jumlah pengangguran ini adalah dengan mendatangkan
              investasi  sebanyak-banyaknya  dan  membuka  lapangan  kerja  seluas-luasnya.  Dengan  begitu,
              tenaga angkatan kerja yang masih menganggur bisa terserap maksimal," harap dia.

              Dia menyakini, kelahiran UU Cipta Kerja ini merupakan daya tarik yang mampu meyakinkan para
              investor  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia.  Harapannya,  supaya  devisa  Indonesia  naik  dan
              pertumbuhan ekonomi juga akan lebih positif. Tujuan terpenting dari UU ini adalah bagaimana
              angkatan kerja lokal dapat tertampung dengan hadirnya para investor asing .(Willy Widianto).




















                                                           65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71