Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 71
Judul Kurang Greget, Pemerintah Diminta Evaluasi Program JPS Kemnaker
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Program Jaringan Pengaman Sosial
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read320414/kurang-greget-
pemerintah-diminta-evaluasi-program-jps-kemnaker
Jurnalis Fajar Sulaiman
Tanggal 2020-12-29 11:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Piter Abdullah Redjalam (Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core)
Indonesia) Kemarin ada reshuffle kabinet, kabarnya akan ada lagi tahun depan. Kami berharap,
kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak baik menjadi pertimbangan. Tentu pilihannya
kembali pada Presiden Jokowi sendiri
positive - Piter Abdullah Redjalam (Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core)
Indonesia) Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran,
tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada
Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa
perlu dievaluasi
positive - Piter Abdullah Redjalam (Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core)
Indonesia) Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian
Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK)
di Kemnaker ini mau dibuat macam-macam lagi?
Ringkasan
Saat pandemi Covid-19, sektor tenaga kerja menjadi salah satu bidang yang terkena dampak
besar. Banyak pekerja yang terpaksa harus di-PHK karena perusahaan tak sanggup membayar
upah, lantaran juga berimbas pada penurunan pendapatan karena Covid-19.
Namun sayangnya, stimulus pemerintah khusus bagi para pekerja di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat pandemi misalnya, tak mampu membuat pekerja makin
produktif. Bantuan tunai dari pemerintah hanya sanggup membuat pekerja yang dirumahkan
untuk bertahan hidup.
70
