Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 76
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang, mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal.
PENGUSAHA RI MINTA INVESTOR ASING LAKUKAN INI DI UU CIPTA KERJA
Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden atau RPerpres terus
dikebut penyusunannya. Dalam aturan turunan itu, pemerintah diminta mewajibkan investor
asing alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang, mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal.
Harapannya, menurut Sarman adalah alih teknologi yang didapat dari para investor asing
tersebut dapat menambah dan meningkatkan skill serta kompetensi bagi para pekerja Indonesia.
"Bukan lagi mengimbau tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga kerja
asing yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa,"
kata Sarman dalam keterangannya, Selasa 29 Desember 2020.
Menurut Sarman, ketika investor datang ke Indonesia dan membawa tenaga kerja asing, maka
sudah menjadi kewajiban untuk melakukan vokasi, melakukan transfer teknologi kepada anak-
anak bangsa. Dengan begitu, ke depannya, para pekerja lokal juga memiliki skill dan kompetensi
yang sama dengan para pekerja asing.
"Ini harus diatur betul. Makanya kita sangat mengimbau, ini bukan dari pengusaha, tapi juga
serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia, suatu
saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing," jelasnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta ini juga mengatakan, saat ini pihaknya
sudah menyusun masukan-masukan kepada pemerintah yang berhubungan dengan turunan dari
UU Cipta Kerja. Pihaknya juga berharap agar para serikat pekerja bisa memberikan masukan-
masukan kepada pemerintah terkait aturan turunan UU tersebut.
"Makanya, ini sesuatu yang harus dikawal. Jadi yang harus dikawal adalah berbagai turunan dari
peraturan pemerintah dan peraturan presiden dari UU Cipta Kerja ini. Supaya, nantinya apa yang
menjadi tujuan dari UU Cipta Kerja ini, tidak melenceng dari turunan teknis dari UU tersebut,
salah satunya menyangkut alih teknologi," jelasnya.
Sarman menambahkan, alih teknologi adalah bagaimana supaya tenaga-tenaga kerja yang ada,
apakah itu di Penanaman modal asing (PMA) atau perusahaan multinasional diberikan tanggung
jawab untuk meningkatkan skill dari tenaga kerjanya. Hal itu juga sejalan dengan program
pemerintah mengenai vokasi.
Artinya, tenaga kerja Indonesia yang hampir 90 persen adalah tamatan sekolah menengah atas
harus ditingkatkan kemampuannya, skill -nya, dan kompetensinya melalui program vokasi atau
alih teknologi yang diatur secara jelas dan rinci dalam RPP dan RPerpres.
"Dalam UU Cipta Kerja juga dibuka kran untuk tenaga kerja asing, tapi untuk bidang-bidang
tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Akan tetapi, itu harus ada kewajiban,
bahwa tenaga-tenaga kerja asing wajib mentransfer pengetahuannya kepada pekerja-pekerja
lokal. Ini yang sedang kita perjuangkan," tegasnya. (ren).
75
