Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

KURANG GREGET, PEMERINTAH DIMINTA EVALUASI PROGRAM JPS KEMNAKER

Saat pandemi Covid-19, sektor tenaga kerja menjadi salah satu bidang yang terkena dampak
besar. Banyak pekerja yang terpaksa harus di-PHK karena perusahaan tak sanggup membayar
upah, lantaran juga berimbas pada penurunan pendapatan karena Covid-19.

Namun sayangnya, stimulus pemerintah khusus bagi para pekerja di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat pandemi misalnya, tak mampu membuat pekerja makin
produktif. Bantuan tunai dari pemerintah hanya sanggup membuat pekerja yang dirumahkan
untuk bertahan hidup.

Dosen Ekonomi dari Perbanas Institute sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics
(Core) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menyoroti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)
di Kemnaker.

Bahkan Piter menyebut, Kemnaker menjadi salah satu kementerian yang track record kinerjanya
menjadi yang paling banyak disorot terutama saat pandemi. Ia pun berharap, ke depan akan
ada perbaikan seluruh program dari Kemnaker terutama bagi pekerja yang terdampak.

"Kemarin ada reshuffle kabinet, kabarnya akan ada lagi tahun depan. Kami berharap,
kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak baik menjadi pertimbangan. Tentu pilihannya
kembali pada Presiden Jokowi sendiri," ucap Piter kepada wartawan di Jakarta, Selasa
(29/12/2020).

Ia menegaskan, tujuan JPS berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan
wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi, justru tak terdengar progress-
nya hingga kini. Bahkan minim sosialisasi dan pencapaiannya.

"Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang
eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan
Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu
dievaluasi," katanya.

Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, seolah menjadi janji manis kepada
banyaknya pengangguran yang tercipta saat pandemi.

Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja banyak yang tak tepat
sasaran di lapangan. Sehingga, ikhtiar dan modal besar pemerintah menjadi sia-sia dan tak
berfaedah.

Sama dengan upaya kembali menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi, memang tidaklah
mudah kata Piter, akan tetapi upaya pemerintah masih bisa dilakukan dengan mencari pola
pendampingan sehingga pekerja yang menganggur, tetap mampu menciptakan peluang usaha
di kondisi yang sulit di tengah pandemi.

Ia menyarankan, agar stimulus di Kemnaker bisa terfokus. Karena selama ini terlalu banyak,
sehingga overlapping dan tak tepat sasaran. "Begini, pemerintah kan sudah punya kartu
Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan,
juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker ini mau dibuat macam-macam lagi?" imbuhnya.

Piter meminta agar program stimulus ketenagakerjaan dibuat fokus, supaya mengembangkan
sistem agar bisa memanfaatkan teknologi digital, sehingga persoalan data bisa cepat teratasi.

"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan
tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," kritiknya.

71