Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 68
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal. Harapannya,
alih teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja Indonesia.
UU CIPTAKER WAJIBKAN INVESTOR ASING ALIH TEKNOLOGI KE TENAGA KERJA
LOKAL
Pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan rancangan
Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Dalam RPP dan Rperpres tersebut, pemerintah diminta mewajibkan para investor asing untuk
alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal. Harapannya,
alih teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja Indonesia. "Bukan
lagi mengimbau tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga kerja asing
yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa. Nah,
di sinilah yang harus ada kewajiban untuk alih teknologi ke pekerja lokal agar mereka bisa
bersaing," kata Sarman Simanjorang dalam Webinar UU Cipta Kerja Dampak Positif bagi
Investasi dan Alih Teknologi, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews Selasa
(29/12/2020).
Harapannya, para pengusaha dan para serikat pekerja bisa bersama-sama mengawal
pembahasan RPP dan RPerpres yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Supaya
nantinya, anak-anak bangsa ini diwajibkan menerima alih teknologi dari tenaga-tenaga asing
yang didatangkan oleh perusahaan asing maupun lokal. "Makanya, ini sesuatu yang harus
dikawal. Jadi yang harus dikawal adalah berbagai turunan dari peraturan pemerintah dan
peraturan presiden dari UU Cipta Kerja ini. Supaya, nantinya apa yang menjadi tujuan dari UU
Cipta Kerja ini, tidak melenceng dari turunan teknis dari UU tersebut, salah satunya menyangkut
alih teknologi," jelasnya.
"Dalam UU Cipta Kerja juga dibuka kran untuk tenaga kerja asing, tapi untuk bidang-bidang
tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Akan tetapi, itu harus ada kewajiban,
bahwa tenaga-tenaga kerja asing ini wajib mentransfer pengetahuannya kepada pekerja-pekerja
lokal. Ini yang sedang kita perjuangkan ke pemerintah," tegasnya Pihaknya sangat berharap,
pada 2021, efektivitas UU Cipta Kerja sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh para pekerja lokal
dan pengusaha. Indikatornya, banyak investor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara
masif. Sebab, sasaran utama UU Cipta Kerja adalah bagaimana mampu melahirkan tenaga kerja
untuk anak bangsa. "Angkatan kerja kita setiap tahun hampir 2,9 juta, yang menganggur saat
ini sudah hampir 15 juta, solusi kongkrit untuk mengurangi jumlah pengangguran ini adalah
dengan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya dan membuka lapangan kerja seluas-
luasnya. dengan begitu, tenaga angkatan kerja yang masih menganggur bisa terserap
maksimal," harap dia.
Dia menyakini, kelahiran UU Cipta Kerja ini merupakan daya tarik yang mampu meyakinkan para
investor asing untuk masuk ke Indonesia. Harapannya, supaya devisa Indonesia naik dan
pertumbuhan ekonomi juga akan lebih positif. Tujuan terpenting dari UU ini adalah bagaimana
angkatan kerja lokal dapat tertampung dengan hadirnya para investor asing. (cip).
67
